Washington, Purna Warta – Mengutip laporan The Washington Post, mantan karyawan Google itu dalam pengaduan rahasia yang diajukan ke Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) menyatakan bahwa Google pada tahun 2024 telah melanggar prinsip etika internalnya dengan membantu kontraktor militer Israel menggunakan Gemini untuk menganalisis gambar drone.
Baca juga: Hamas: Perlakuan Buruk terhadap Warga Palestina di Rafah Merupakan Kejahatan Fasis
Berdasarkan dokumen internal yang disertakan dalam pengaduan tersebut, Google—meskipun secara terbuka mengklaim menjauh dari kerja sama militer dengan Israel—secara diam-diam menyediakan teknologi kecerdasan buatan kepada sektor pertahanan rezim tersebut.
Disebutkan bahwa pada Juli 2024, unit Google Cloud menerima permintaan dukungan dari sebuah email yang terkait dengan militer Israel. Permintaan tersebut mencakup peningkatan kemampuan identifikasi objek seperti drone, tank, dan tentara dalam citra udara. Para insinyur Google kemudian memberikan saran teknis dan bahkan melakukan sejumlah uji coba internal untuk mendukung permintaan tersebut.
Pengaduan itu menegaskan bahwa penggunaan Gemini oleh kontraktor Israel bertentangan dengan prinsip etika publik Google serta hukum internasional, dan bahwa perusahaan tersebut dengan kebijakan yang saling bertentangan telah menyesatkan investor dan lembaga pengawas.
Pengaduan tersebut juga mengindikasikan adanya keterkaitan langsung antara penggunaan Gemini dan operasi militer Israel di Gaza.
Perlu dicatat bahwa sejak 2018, Google telah menerapkan kebijakan yang melarang penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan militer atau pengawasan. Namun, pada Februari 2025, pembatasan tersebut secara resmi dicabut.
Skandal ini muncul di tengah gelombang protes yang semakin meluas di kalangan karyawan perusahaan teknologi besar, termasuk Google, Amazon, dan Microsoft, yang menentang kerja sama perusahaan-perusahaan tersebut dengan militer Israel.
Baca juga: Perwira Zionis Terluka Parah di Gaza Utara
Dalam laporan terpisah, sejumlah media Amerika menyebutkan bahwa proyek komputasi awan dan kecerdasan buatan seperti Project Nimbus—yang melibatkan Google dan Amazon—telah lama dikritik oleh organisasi hak asasi manusia karena diduga memperkuat kemampuan pengawasan dan operasi militer Israel di wilayah Palestina yang diduduki.
Sementara itu, organisasi HAM internasional dan pakar hukum teknologi memperingatkan bahwa penggunaan kecerdasan buatan dalam konflik bersenjata, khususnya untuk analisis target militer, berpotensi melanggar hukum humaniter internasional, terutama jika digunakan dalam operasi yang berdampak besar pada warga sipil.
Beberapa anggota Kongres AS juga dilaporkan meminta penyelidikan lebih lanjut atas keterlibatan perusahaan teknologi Amerika dalam konflik Gaza, menyoroti kurangnya transparansi, akuntabilitas korporasi, dan risiko keterlibatan tidak langsung dalam kejahatan perang.