Al-Quds, Purna Warta – Seorang pemimpin senior gerakan perlawanan Palestina Hamas dengan tegas menolak seruan agar kelompok tersebut menyerahkan senjata atau menerima intervensi asing di Gaza. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas tuntutan Amerika Serikat dan Israel yang dikaitkan dengan proses gencatan senjata yang sedang berlangsung.
Baca juga: UNICEF: Israel Tewaskan 37 Anak Palestina dalam Serangan ke Gaza Sepanjang Tahun Ini
Khaled Meshaal, mantan pemimpin Hamas yang saat ini memimpin kantor diaspora kelompok tersebut, menyampaikan sikap itu dalam sebuah konferensi di Doha pada Minggu. Ia menegaskan bahwa upaya untuk mengkriminalisasi perlawanan bersenjata dan melucuti senjata faksi-faksi Palestina merupakan hal yang “tidak dapat diterima” selama pendudukan Israel masih berlangsung.
“Mengkriminalisasi perlawanan, senjatanya, dan mereka yang menjalankannya adalah sesuatu yang tidak boleh kita terima,” ujar Meshaal.
“Selama masih ada pendudukan, akan selalu ada perlawanan. Perlawanan adalah hak bangsa-bangsa yang berada di bawah pendudukan … sesuatu yang dibanggakan oleh bangsa-bangsa,” tambahnya.
Meshaal juga memperingatkan bahwa Hamas akan menolak secara tegas segala bentuk pemerintahan asing di Gaza.
“Kami berpegang pada prinsip-prinsip nasional kami dan menolak logika perwalian, intervensi eksternal, atau kembalinya mandat dalam bentuk apa pun,” katanya.
“Rakyat Palestina harus memerintah rakyat Palestina. Gaza adalah milik rakyat Gaza dan milik Palestina. Kami tidak akan menerima pemerintahan asing,” lanjutnya.
Meshaal juga mendesak apa yang disebut sebagai Board of Peace (Dewan Perdamaian) untuk mengadopsi pendekatan yang “seimbang” guna memfasilitasi rekonstruksi Gaza serta kelancaran masuknya bantuan bagi sekitar 2,2 juta penduduk wilayah tersebut.
Baca juga: Doctors Without Borders Peringatkan Larangan Israel Membahayakan Jalur Kehidupan Penting Gaza
Gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat dan dicapai pada 10 Oktober 2025 mewajibkan Israel membuka seluruh perlintasan menuju Gaza, memungkinkan masuknya makanan dan bantuan, serta menghentikan permusuhan dengan imbalan pembebasan seluruh sandera yang ditahan Hamas.
Meski Hamas disebut telah mematuhi kesepakatan tersebut, Israel dilaporkan terus melancarkan serangan ke Gaza dan tetap menutup sebagian besar perlintasan, sehingga menghambat masuknya bantuan vital.
Pada Januari, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggagas pembentukan Board of Peace baru yang bertugas mendukung gencatan senjata di Gaza.
Dewan tersebut, yang merupakan bagian dari rencana 20 poin Trump untuk mengakhiri perang di Gaza, diperkirakan akan mengawasi sementara pengelolaan wilayah tersebut. Sekitar 60 negara disebut diundang untuk bergabung, dengan biaya sekitar satu miliar dolar AS per negara untuk keanggotaan permanen.
Perang Israel di Gaza telah menewaskan hampir 72.000 warga Palestina, melukai lebih dari 171.000 orang lainnya, serta menghancurkan sekitar 90 persen infrastruktur Gaza sejak Oktober 2023.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan biaya rekonstruksi Gaza mencapai sekitar 70 miliar dolar AS.