New York, Purna Warta – Pelapor Khusus PBB untuk Palestina, Francesca Albanese, menyatakan bahwa beban finansial untuk membangun kembali Jalur Gaza harus ditanggung oleh rezim Israel serta sejumlah pendukung utamanya, termasuk Amerika Serikat, Jerman, Italia, dan Inggris.
Baca juga: Majelis Umum PBB Mengadopsi Resolusi yang Menuntut Israel Mengakhiri Pembatasan Bantuan ke Gaza
Dalam pernyataannya pada Jumat dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh Open Data Institute (ODI) Global Research Center di London, Albanese menegaskan bahwa tanggung jawab rekonstruksi berada pada pihak-pihak yang telah memungkinkan terjadinya kekejaman rezim Israel di wilayah pesisir tersebut.
Pelapor Khusus PBB itu menekankan bahwa akuntabilitas tidak boleh hanya dibebankan kepada Tel Aviv, tetapi juga harus mencakup negara-negara yang memberikan dukungan politik, militer, dan material terhadap agresi yang menimpa Gaza sejak Oktober 2023, ketika rezim Israel mulai melancarkan perang genosida yang didukung negara-negara Barat terhadap wilayah Palestina tersebut.
Menurut Albanese, situasi di seluruh wilayah Palestina tidak dapat dipahami secara utuh tanpa menelaah sejarah kolonial yang melatarbelakanginya.
Ia juga menyatakan bahwa peristiwa-peristiwa terkini harus dilihat dalam konteks kekejaman yang terus berlangsung selama dua tahun terakhir.
Yang dimaksud dengan perkembangan terkini tersebut, menurut pejabat PBB itu, merujuk pada pelanggaran mematikan yang dilakukan rezim Israel hampir setiap hari terhadap perjanjian gencatan senjata yang diharapkan dapat mengakhiri genosida.
Ratusan orang dilaporkan tewas akibat pelanggaran tersebut, di samping puluhan ribu korban jiwa yang telah ditimbulkan oleh genosida sebelumnya.
Pelapor khusus PBB itu juga menarik kesamaan antara kebijakan dan praktik rezim Israel dengan metode yang digunakan pada masa kolonial Inggris di Palestina. Ia menyebut praktik seperti “penahanan administratif” dan penyiksaan menyerupai metode yang sebelumnya digunakan Inggris terhadap warga Palestina.
Baca juga: Sanksi AS Membuat Hakim dan Jaksa ICC Terisolasi dari Kehidupan Sehari-hari
Sementara itu, Albanese turut menyinggung dampak sanksi Amerika Serikat yang dijatuhkan kepadanya akibat sikap terbukanya dalam mendukung hak-hak rakyat Palestina. Ia mengatakan bahwa sanksi tersebut telah mengganggu secara serius kehidupan pribadi dan profesionalnya.
Ia menjelaskan bahwa sanksi tersebut membatasi kemampuannya untuk bepergian ke Amerika Serikat serta mencegahnya membuka rekening bank, seraya menambahkan bahwa dampaknya tidak hanya berlaku dalam yurisdiksi AS, melainkan juga secara global.
Menegaskan kembali seruannya terkait akuntabilitas finansial atas kampanye pertumpahan darah dan kehancuran di Gaza, Albanese menegaskan bahwa rezim Israel harus membayar biaya rekonstruksi wilayah tersebut. Ia juga menyatakan bahwa negara-negara pemasok senjata—secara khusus menyebut Amerika Serikat, Jerman, dan Italia—harus turut memikul tanggung jawab.
Selain itu, ia menyatakan bahwa dukungan Inggris terhadap rezim Israel, termasuk melalui pangkalan militer yang terlibat dalam administrasi Siprus, patut diselidiki.
Menyerukan tindakan segera, Albanese mendesak komunitas internasional untuk mengaktifkan mekanisme akuntabilitas tanpa penundaan, seraya memperingatkan bahwa krisis kemanusiaan di seluruh wilayah Palestina terus memburuk dan membutuhkan respons internasional yang segera.