Doha, Purna Warta – Mohammad Nazzal, salah satu pemimpin Hamas, dalam wawancara dengan Al Jazeera Mubasher menegaskan bahwa rezim pendudukan Zionis berupaya meraih apa yang gagal dicapainya selama dua tahun perang genosida melalui jalur lain dan dengan memanfaatkan pihak lain.
Pejabat senior Hamas tersebut juga menekankan bahwa negara-negara yang telah menyatakan kesiapan untuk berpartisipasi dalam Pasukan Stabilisasi Internasional secara tegas menolak jika pasukan tersebut dijadikan “polisi” bagi rezim pendudukan.
Dalam konteks yang sama, Hazem Qassem, juru bicara Hamas, menanggapi pertemuan yang disebut sebagai Dewan Perdamaian Gaza di Washington dengan menekankan pentingnya beralih dari sekadar pernyataan politik menuju langkah-langkah eksekutif yang nyata.
Ia menyatakan bahwa ujian sesungguhnya atas pernyataan para pemimpin dalam pertemuan Dewan Perdamaian terletak pada sejauh mana mereka mampu memaksa rezim pendudukan menghentikan pelanggaran terhadap gencatan senjata.
Qassem menambahkan bahwa pengalaman beberapa bulan terakhir sejak diberlakukannya gencatan senjata secara jelas menunjukkan bahwa rezim Zionis tidak akan mengindahkan pernyataan maupun sikap politik apa pun selama tidak berada di bawah tekanan nyata dan efektif.
Dalam pertemuan perdana “Dewan Perdamaian” yang dimulai hari ini di Washington dan dipimpin oleh Presiden AS Donald Trump, dua pengusaha Israel dijadwalkan berbicara mewakili rezim Zionis. Sementara itu, tidak ada satu pun tokoh Palestina yang hadir dalam dewan pendiri maupun dewan eksekutif lembaga tersebut.
Menurut laporan, “Yakir Gabay” dan “Liran Tankman” diperkenalkan sebagai pembicara. Tankman, selain beraktivitas di bidang ekonomi, juga merupakan mayor cadangan tentara Israel dan tahun lalu terlibat dalam dana Amerika pro-Zionis untuk distribusi paket makanan di Gaza.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar melakukan perjalanan ke Washington atas nama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menghadiri Dewan Perdamaian, namun sumber-sumber media menegaskan bahwa ia tidak akan menyampaikan pidato di podium.
Sumber-sumber berita melaporkan bahwa pertemuan tersebut dihadiri sekitar 40 perwakilan dari berbagai negara. Perwakilan dari Turki, Mesir, Indonesia, dan Maroko dijadwalkan menyampaikan pidato sebelum sesi utama dimulai.
Trump mengumumkan bahwa pada akhir pertemuan, negara-negara anggota akan menyatakan komitmen sebesar lima miliar dolar AS untuk rekonstruksi Jalur Gaza dan upaya kemanusiaan. Seorang pejabat AS mengatakan kepada Reuters bahwa jumlah tersebut merupakan tahap awal dan dana tersebut masih memerlukan tambahan sumber pendanaan. Menurut pejabat itu, Uni Emirat Arab dan Kuwait masing-masing berkomitmen sebesar 1,2 miliar dolar dari total lima miliar dolar tersebut.
Meski terdapat berbagai janji tersebut, ketiadaan perwakilan Palestina dalam pertemuan itu memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas dan legitimasi inisiatif tersebut. Para pengamat memperingatkan bahwa tekanan terhadap rezim Zionis untuk mematuhi gencatan senjata serta mekanisme penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza akan menjadi ujian utama Dewan Perdamaian.
Selain itu, usulan Trump untuk memperluas mandat dewan ke isu-isu di luar Gaza juga menimbulkan kekhawatiran, termasuk kemungkinan melemahkan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai platform utama diplomasi dan penyelesaian konflik.
Seorang anggota Dewan Perdamaian yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa rencana Gaza menghadapi hambatan serius. Menurutnya, stabilitas keamanan di Gaza merupakan prasyarat utama untuk kemajuan di bidang lain, sementara pasukan kepolisian belum memiliki kesiapan dan pelatihan yang memadai.
Sumber tersebut juga menggambarkan situasi masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza sebagai “bencana” dan menegaskan perlunya peningkatan segera. Ia menambahkan bahwa bahkan jika bantuan meningkat secara signifikan, masih belum jelas lembaga mana yang akan bertanggung jawab atas distribusinya.