Tel Aviv, Purna Warta – Seorang menteri Israel dari partai sayap kanan Likud menyebut pemindahan paksa warga Palestina dari Jalur Gaza yang terkepung sebagai langkah yang “realistis” setelah Presiden AS Donald Trump secara terang-terangan mengusulkan pemindahan warga Gaza ke beberapa negara tetangga.
Baca juga: Perkembangan Terkini Suriah: Pasukan Jolani Terus Gencarkan Pembantaian di Suriah Barat Laut
Dalam sebuah wawancara dengan radio publik Israel Reshet Bet pada hari Selasa, menteri perlindungan lingkungan Israel Idit Silman, anggota partai Likud milik perdana menteri Benjamin Netanyahu, mengatakan bahwa “satu-satunya solusi untuk Jalur Gaza adalah memindahkan warga Palestina,” dan menyebut langkah provokatif itu “realistis.”
Dia juga menekankan bahwa kabinet Israel berkomitmen pada gagasan pengusiran warga Palestina dari wilayah yang dilanda perang, dengan menekankan bahwa “Tuhan telah mengirimkan pemerintahan AS kepada kami”. Silman mengklaim bahwa pemerintahan AS saat ini merupakan tanda bahwa entitas pendudukan harus “mewarisi tanah tersebut”.
Mengutip harian terkemuka Israel Haaretz, laporan tersebut selanjutnya mengutip menteri Israel yang bersikeras bahwa rezim Tel Aviv akan membangun kembali permukiman ilegal khusus Yahudi di Gaza, khususnya menyebut Gush Katif, bekas blok permukiman yang dibongkar pada tahun 2005.
“Tidak diragukan lagi. Bisa jadi di rumah keluarga tunggal atau menara bergaya Trump, tetapi kami pasti akan kembali,” tambah Silman.
Awal tahun ini, Trump mengatakan AS sedang mengupayakan “kepemilikan” Gaza sebagai bagian dari rencana yang ia luncurkan dengan kedok “membangun kembali” wilayah Palestina yang dilanda perang, dengan mengusulkan relokasi sekitar 2,4 juta warga Gaza ke Mesir dan Yordania.
Kairo dan Amman dengan tegas menolak rencana yang sangat provokatif oleh presiden Amerika, yang kemudian mengancam akan menghentikan bantuan kepada kedua negara jika mereka menolak menerima warga Gaza.
Mesir dan Yordania, sekutu utama AS, sangat bergantung pada bantuan asing, karena AS merupakan salah satu donor utama mereka.
Usulan Trump telah menuai kecaman dari Palestina, negara-negara Arab, dan banyak negara lain di seluruh dunia, termasuk sekutu dekat AS seperti Kanada, Prancis, Jerman, dan Inggris.
Terkait upaya pembebasan tawanan yang ditawan gerakan perlawanan Hamas Palestina, Silman mengatakan kabinet tengah mempertimbangkan berbagai opsi untuk membebaskan tawanan yang ditawan Hamas, termasuk memperpanjang tahap pertama negosiasi, menetapkan syarat untuk tahap kedua yang menyingkirkan Hamas dari kekuasaan, atau melanjutkan serangan militer.
Israel melancarkan kampanye genosida di Gaza pada 7 Oktober 2023. Sejauh ini, Israel telah menewaskan lebih dari 48.400 warga Palestina di sana. Pada bulan Januari, rezim Israel terpaksa menyetujui kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas mengingat rezim tersebut gagal mencapai salah satu tujuannya, termasuk “penghapusan” gerakan perlawanan Palestina atau pembebasan tawanan.