Al-Quds, Purna Warta – Tiga puluh enam mantan pejabat Israel, termasuk lima mantan kepala badan intelijen dalam negeri Shin Bet, menyatakan bahwa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memikul tanggung jawab penuh atas kegagalan militer dan intelijen yang memungkinkan terjadinya Operasi “Badai Al-Aqsa” pada 7 Oktober 2023.
Baca juga: ‘Kejahatan Perang Baru’: Hamas Kecam Penyiksaan terhadap Tahanan Palestina di Penjara Israel
Dalam surat tertanggal Jumat, para mantan pejabat tersebut mengecam Netanyahu dan sekutunya karena terus-menerus menyerang Shin Bet pasca operasi Palestina tersebut, serta mengkritik kepala lembaga saat ini, David Zini, yang dinilai tetap bungkam.
“Baru-baru ini kami menyaksikan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap mantan direktur Shin Bet [Ronen Bar] beserta para deputi, agen, dan pegawai yang bertugas di organisasi tersebut pada 7 Oktober 2023, yang seluruhnya berasal dari lingkaran perdana menteri dan anggota koalisi,” demikian isi surat itu.
Para mantan kepala tersebut juga mengecam “dokumen 55 halaman” yang disusun Netanyahu, yang dinilai secara selektif mengutip pembahasan internal kabinet dari bulan-bulan dan tahun-tahun sebelum operasi, lalu menyerahkannya kepada apa yang disebut sebagai “pengawas negara” rezim tersebut guna menampilkan dirinya tegas terhadap Hamas sekaligus mengalihkan tanggung jawab dari dirinya sendiri.
“Dokumen ini dan penyebaran teori konspirasi mengenai operasi tersebut merupakan bagian dari upaya Netanyahu—dengan bantuan corong-corongnya—untuk menghindari tanggung jawab dan meyakinkan basis pendukungnya bahwa penyelidikan independen tidak diperlukan, karena ‘pihak-pihak yang diduga bersalah’ telah diketahui,” lanjut surat tersebut.
Surat itu menambahkan, “Anggota lembaga keamanan, yang dipimpin oleh Ronen Bar selaku kepala Shin Bet dan Herzi Halevi selaku kepala staf militer, telah mengambil tanggung jawab dan mengundurkan diri. Satu-satunya pihak yang secara konsisten berupaya membebaskan dirinya dari tanggung jawab adalah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dengan bantuan mitra-mitra koalisinya.”
Surat tersebut ditandatangani oleh 31 mantan kepala departemen serta lima mantan direktur Shin Bet, yakni Yaakov Peri, Carmi Gillon, Ami Ayalon, Yoram Cohen, dan Nadav Argaman.
Ketegangan antara Netanyahu dan mantan kepala Shin Bet, Ronen Bar, meningkat sepanjang akhir 2024 hingga awal 2025, yang berpuncak pada pemecatan Bar pada Maret 2025 setelah Netanyahu mengklaim telah kehilangan kepercayaan kepadanya. Bar sempat menggugat langkah tersebut ke pengadilan sebelum akhirnya mengundurkan diri pada Juni.
Baca juga: Ketua Uni Afrika: ‘Pemusnahan’ Rakyat Palestina Harus Dihentikan
Sejak 7 Oktober, Netanyahu dan sekutunya berulang kali menyalahkan Shin Bet dan militer karena gagal mengantisipasi operasi tersebut, sementara kepemimpinan dan tanggung jawab politiknya sendiri selama puluhan tahun dinilai diabaikan.
Awal pekan ini, Netanyahu membagikan ulang pesan media sosial dari mantan juru bicara Likud, Erez Tadmor, yang menuduh Ronen Bar memalsukan hasil penyelidikan Shin Bet dan bertindak sebagai “perdana menteri de facto” selama operasi berlangsung.
Tadmor menuduh Bar memandang Netanyahu sebagai sosok “tidak sah” dan berupaya menutup-nutupi kegagalan lembaga tersebut setelah operasi itu disebut sebagai kekalahan terbesar Israel.
Netanyahu dilaporkan telah memblokir penyelidikan independen selama lebih dari dua tahun, dan sebaliknya mendorong pembentukan komisi yang dikendalikan kabinet—yang menurut para pengkritik akan memungkinkannya memilih sendiri anggotanya dan memastikan penyelidikan berlangsung tidak independen.
Operasi “Badai Al-Aqsa” melibatkan serangan bersenjata terkoordinasi dari Jalur Gaza ke wilayah Palestina selatan yang diduduki Israel, yang dilancarkan oleh Hamas dan kelompok-kelompok perlawanan Palestina lainnya pada 7 Oktober 2023.
Hamas menyebut operasi tersebut sebagai respons terhadap pendudukan Israel yang berkelanjutan, blokade atas Gaza, perluasan permukiman ilegal, serta meningkatnya kekerasan pemukim.
Sebagai balasan, Israel melancarkan kampanye militer besar-besaran terhadap Gaza yang dilaporkan telah menewaskan lebih dari 72.000 warga Palestina dan melukai sekitar 172.000 lainnya, mayoritas perempuan dan anak-anak.