Camberra, Purna Warta – Sebuah lembaga amal asal Australia dilaporkan telah menyalurkan hampir 29 juta dolar AS pada 2024 kepada Keren Hayesod, sebuah organisasi penggalangan dana yang menyebut dirinya sebagai pilar pendukung utama Israel. Donasi yang dapat dikurangkan dari pajak tersebut dilaporkan mengalir langsung kepada tentara Israel pada puncak genosida di Gaza.
Laporan keuangan yang dirilis oleh Australian Charities and Not-for-profits Commission menunjukkan bahwa United Israel Appeal (UIA) Australia telah mengirimkan sebagian besar donasi bebas pajak dan dana sponsor yang dihimpun dari masyarakat Australia ke Israel melalui mitra globalnya, Keren Hayesod, sejak mulai melaporkan status keuangannya pada 2013. Total remitansi tersebut mencapai 376 juta dolar AS.
Sepanjang 2024 saja, UIA Australia menerima 50,9 juta dolar AS dalam bentuk donasi dan sponsor yang dapat dikurangkan dari pajak.
Laporan keuangan Keren Hayesod menunjukkan bahwa lembaga tersebut menerima 323 juta dolar Australia dalam donasi global pada 2024, dengan 98,5 persen di antaranya berasal dari luar negeri. Berdasarkan data tersebut, penggalangan dana dari Australia menyumbang sekitar 13 persen dari total donasi global Keren Hayesod tahun lalu.
Dalam pernyataan misinya, UIA menyebut tujuan jangka pendeknya adalah “memberikan dukungan dan bantuan segera kepada individu yang menghadapi penganiayaan, kelaparan, atau kesulitan berat di berbagai negara, dengan memastikan kesejahteraan, pendidikan, serta pemindahan mereka ke Israel.”
UIA juga menegaskan bahwa tujuan jangka panjangnya adalah memfasilitasi “integrasi ke dalam masyarakat Israel” serta menyediakan pelatihan kejuruan bagi individu yang terdampak kondisi tersebut.
Namun, sulit untuk menempatkan diaspora Yahudi—yang memilih pergi ke wilayah pendudukan Israel untuk bergabung dengan militer setelah perang genosida di Gaza—dalam narasi kemanusiaan yang lebih luas tersebut.
Di antara program yang dipromosikan UIA di Australia adalah bantuan bagi “tentara imigran mandiri”, yakni individu yang bermigrasi ke wilayah pendudukan dan bertugas dalam militer Israel. UIA menyatakan telah mendukung 2.200 tentara imigran mandiri pada 2024. Menurut laporan dampaknya, sekitar 65 persen dari mereka memutuskan untuk tetap tinggal di wilayah pendudukan Israel.
Pengungkapan ini muncul di tengah ekspansi penggalangan dana UIA yang berlangsung selama genosida di Gaza serta meningkatnya kekerasan di seluruh wilayah Tepi Barat yang diduduki.
Sebuah laporan Januari 2026 dari Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) menyoroti bahwa hukum, kebijakan, dan praktik Israel telah menciptakan kondisi yang menyesakkan bagi warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat dan Al-Quds Timur.
Laporan tersebut menyebutkan adanya “kemerosotan situasi hak asasi manusia yang belum pernah terjadi sebelumnya” sejak Oktober 2023, ketika Israel “semakin memperluas penggunaan kekuatan ilegal, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan, penindasan terhadap masyarakat sipil, pembatasan berlebihan terhadap kebebasan media, pembatasan pergerakan yang ketat, perluasan permukiman, serta berbagai pelanggaran terkait di Tepi Barat yang diduduki.”
Dalam pidato terbarunya di National Press Club, Chris Sidoti—komisioner Komisi Penyelidikan PBB tentang Palestina dan Israel—menyatakan bahwa setelah komisi tersebut menetapkan terjadinya genosida yang dilakukan Israel di Gaza, “siapa pun yang pernah bertugas dalam cabang apa pun dari militer Israel di Gaza seharusnya diperlakukan sebagai tersangka.”
Sejak gencatan senjata mulai berlaku pada awal Oktober tahun lalu, serangan Israel telah menewaskan 524 warga Palestina, melukai 1.360 orang, serta melakukan 1.450 pelanggaran, menurut pernyataan Kantor Media Gaza pada Sabtu.
Kantor tersebut juga menyebutkan bahwa militer Israel telah menculik 50 warga Palestina sejak perjanjian berlaku, dari wilayah yang jauh dari apa yang disebut “garis kuning” maupun dari dalam kawasan permukiman.
Terkait protokol kemanusiaan, Israel dilaporkan hanya mengizinkan 28.927 truk yang membawa bantuan, barang komersial, dan bahan bakar untuk masuk, dari total 66.600 truk yang disepakati dalam perjanjian—menunjukkan tingkat kepatuhan sekitar 43 persen.
Perjanjian gencatan senjata Gaza dibuat untuk mengakhiri perang genosida Israel selama dua tahun yang menewaskan 71.800 warga Palestina dan melukai 171.555 lainnya. Meski gencatan senjata telah diberlakukan, serangan Israel terhadap warga Palestina terus berlanjut, baik di Jalur Gaza maupun di Tepi Barat.
Kampanye berdarah tersebut telah menghancurkan sekitar 90 persen infrastruktur sipil di Jalur Gaza, dengan perkiraan biaya rekonstruksi menurut PBB mencapai sekitar 70 miliar dolar AS.