Al-Quds, Purna Warta – Menurut laporan Ma’ariv, Yisrael Katz, Menteri Pertahanan Israel, dan Bezalel Smotrich, Menteri Keuangan, mengajukan rancangan yang akan memperpanjang masa dinas wajib militer dari 32 bulan menjadi 36 bulan. Rencana ini dijadwalkan mulai diterapkan pada awal tahun 2026.
Langkah ini muncul di tengah upaya rezim Zionis untuk mengurangi biaya operasional kabinet pada tahun mendatang. Katz dalam pernyataannya menyebut bahwa tentara Zionis yang masa dinasnya seharusnya berakhir pada 2026 kini harus tetap bertugas lebih lama, yang menambah puluhan ribu hari dinas tambahan bagi para prajurit.
Berdasarkan anggaran baru rezim Israel, jumlah tentara cadangan juga akan berkurang dari 60.000 menjadi 40.000 orang per tahun.
Rencana ini juga memicu perdebatan sengit terkait pembebasan Yahudi Haredi dari wajib militer, yang menjadi sumber kontroversi luas di wilayah pendudukan.
Banyak pengguna media sosial di Palestina dan Israel menyoroti bahwa perpanjangan wajib militer ini akan menambah beban psikologis dan ekonomi bagi tentara muda Zionis.
Tagar populer seperti #LongerService dan #IsraelCrisis menunjukkan protes online terhadap keputusan pemerintah.
Beberapa akun menyebut bahwa kebijakan ini adalah upaya pemerintah untuk menutupi kekurangan personel militer sambil tetap mempertahankan tekanan di wilayah pendudukan.
Diskusi di media sosial juga menyoroti ketidakadilan terhadap kelompok Yahudi Haredi yang tetap dibebaskan dari wajib militer, memicu perdebatan tentang kesetaraan dan kewajiban warga negara.