Al-Quds, Purna Warta – Kepala Doctors Without Borders (MSF) memperingatkan pada Senin bahwa keputusan rezim Israel untuk menghentikan operasi kemanusiaan organisasi tersebut akan memicu keruntuhan layanan medis yang “katastrofik” bagi warga Gaza.
Israel mengumumkan pada Minggu bahwa mereka menghentikan seluruh aktivitas organisasi yang dikenal dengan akronim Prancis MSF di Gaza dan Tepi Barat, setelah MSF dinilai “gagal” menyerahkan daftar staf Palestina mereka.
MSF mengecam langkah tersebut—yang mulai berlaku pada 1 Maret—sebagai dalih untuk menghambat penyaluran bantuan.
“Ini adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah Israel untuk membatasi bantuan kemanusiaan ke Gaza dan Tepi Barat pada saat yang paling kritis bagi rakyat Palestina,” ujar Sekretaris Jenderal MSF, Christopher Lockyear, dalam wawancara dengan AFP di kantor pusat organisasi tersebut di Jenewa.
“Kita berada pada momen ketika rakyat Palestina membutuhkan lebih banyak bantuan kemanusiaan, bukan lebih sedikit,” katanya. “Penghentian aktivitas MSF akan berdampak katastrofik bagi warga Jalur Gaza dan Tepi Barat.”
MSF selama ini menjadi penyedia utama bantuan medis dan kemanusiaan di Gaza, khususnya sejak perang genosida di wilayah tersebut dimulai pada 2023.
Organisasi itu menyatakan saat ini mereka menyediakan sedikitnya 20 persen tempat tidur rumah sakit di wilayah tersebut dan mengoperasikan sekitar 20 pusat kesehatan. Sepanjang 2025 saja, MSF melakukan lebih dari 800.000 konsultasi medis, menangani lebih dari 100.000 kasus trauma, serta membantu lebih dari 10.000 persalinan bayi. Selain itu, MSF juga menyediakan lebih dari 700 juta liter air, ungkap Lockyear.
“Pilihan yang Mustahil”
Israel mengumumkan pada Desember bahwa mereka berencana melarang 37 organisasi bantuan, termasuk MSF, beroperasi di Gaza karena dianggap tidak menyerahkan informasi rinci mengenai pegawai Palestina mereka. Langkah tersebut menuai kecaman luas dari organisasi nonpemerintah dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Israel mengklaim bahwa dua pegawai MSF memiliki keterkaitan dengan kelompok perlawanan Palestina, tuduhan yang dengan tegas dibantah oleh organisasi medis tersebut.
“Jika Israel memiliki bukti atas hal-hal semacam itu, maka mereka harus membagikan bukti tersebut,” kata Lockyear, seraya menegaskan bahwa “tidak ada bukti yang pernah diberikan kepada kami.”
Ia mengecam apa yang disebutnya sebagai “kampanye terkoordinasi untuk mendelegitimasi kami” dan menyerukan kepada negara-negara lain untuk membela upaya penyaluran bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan ke Gaza.
“Mereka seharusnya berbicara kepada Israel dan menekan Israel agar mencabut pelarangan terhadap organisasi-organisasi kemanusiaan,” ujarnya.
Lockyear mengatakan MSF—yang memiliki sekitar 1.100 staf di dalam Gaza—telah berupaya berkomunikasi dengan otoritas Israel selama hampir satu tahun terkait permintaan daftar staf tersebut. Namun, organisasi itu dihadapkan pada “pilihan yang mustahil”.
“Kami dipaksa memilih antara keselamatan dan keamanan staf kami atau kemampuan kami untuk menjangkau para pasien,” katanya.
“Hanya Akan Semakin Buruk”
MSF menyatakan bahwa mereka memutuskan untuk tidak menyerahkan nama-nama staf karena “otoritas Israel gagal memberikan jaminan konkret yang diperlukan untuk menjamin keselamatan staf kami, melindungi data pribadi mereka, serta menjaga independensi operasi medis kami.”
Lockyear menegaskan bahwa keputusan tersebut adalah langkah yang “sangat rasional”, seraya mencatat bahwa 15 staf MSF telah tewas di Gaza selama perang, dari total lebih dari 500 pekerja kemanusiaan dan lebih dari 1.700 tenaga medis yang terbunuh di wilayah tersebut.
Ia menekankan bahwa tanpa kehadiran organisasi kemanusiaan independen di Gaza, situasi yang sudah “katastrofik” hanya akan semakin memburuk.
“Kita perlu meningkatkan secara besar-besaran bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza,” katanya, “bukan membatasinya, bukan menghalanginya.”