Al-Qudsm Purna Warta – Jaringan berbahasa Ibrani “Channel 7” melaporkan bahwa dalam kunjungan tersebut, Ben-Gvir—yang sebelumnya dikenal melalui publikasi video bernada ancaman terhadap para tahanan Palestina, termasuk ancaman terbarunya terhadap Marwan Barghouti, pemimpin Gerakan Fatah—kali ini memerintahkan penembakan granat kejut di depan sel para tahanan Palestina. Tindakan tersebut disebut menyebabkan penyiksaan serta tekanan psikologis terhadap para tahanan.
Sejak Ben-Gvir menjabat sebagai Menteri “Keamanan Israel” pada akhir tahun 2022, kondisi para tahanan Palestina dilaporkan memburuk secara signifikan. Penurunan berat badan yang mencolok di kalangan mereka disebut sebagai dampak dari kebijakan-kebijakan disipliner yang diberlakukannya di penjara.
Dalam kunjungan tersebut, Ben-Gvir menyatakan bahwa perubahan yang diterapkan di penjara “belum cukup” dan ia berencana untuk lebih mengaktifkan penerapan undang-undang “hukuman mati” terhadap tahanan Palestina.
Ia juga mengancam dengan menyatakan, “Tempat ini bukan hotel mewah, melainkan penjara yang sesungguhnya,” seraya menyatakan kepuasannya atas tindakan keras yang diberlakukan.
Berdasarkan data hingga 5 Februari 2026, lebih dari 9.300 warga Palestina—termasuk 350 anak-anak—ditahan di penjara-penjara pendudukan Zionis. Laporan Palestina, Israel, dan internasional berulang kali memperingatkan praktik penyiksaan, pembatasan makanan, kekerasan, serta pengabaian medis terhadap para tahanan, yang meningkat sejak Oktober 2023 bersamaan dengan perang di Gaza.
Para tahanan Palestina yang telah dibebaskan juga melaporkan adanya penyiksaan sistematis, kekerasan seksual, kelaparan, serta dampak psikologis dan fisik yang berat, dengan efek yang terlihat jelas pada kondisi kesehatan mereka.
Pada November 2025, Knesset (Parlemen rezim Zionis) menyetujui secara sementara rancangan undang-undang yang diajukan oleh partai sayap kanan Otzma Yehudit yang dipimpin Ben-Gvir. Rancangan tersebut membuka jalan bagi pemberlakuan hukuman mati terhadap warga Palestina yang, menurut klaim Tel Aviv, terlibat dalam kematian pemukim Israel. Namun, rancangan undang-undang itu masih menunggu persetujuan akhir dalam pembacaan kedua dan ketiga, dan belum diumumkan tanggal final pengesahannya.