Yerusalem, Purna Warta – Perdana Menteri Otoritas Palestina, Muhammad Ishtayyeh, menginstruksikan Menteri Kesehatan, Mai Keileh, untuk membatalkan kesepakatan pertukaran dosis vaksin Pfizer dengan rezim Zionis Israel setelah terpicunya kemarahan di kalangan warga Palestina.
Selama konferensi pers, juru bicara pemerintah, Ibrahim Melhem, mengatakan Kementerian Kesehatan memeriksa dosis vaksin dan menemukan bahwa vaksin tersebut segera kedaluwarsa Juni ini, yang tentunya melanggar kesepakatan yang dicapai antara PA dan rezim Zionis Israel, yang dimediasi oleh perusahaan Pfizer.
Baca Juga : Surat Suara Sedang Dihitung, Hemmati Ucapkan Selamat pada Raeisi
Menteri Kesehatan, Mai Keileh, telah mengatakan dalam konferensi pers bahwa tim khusus memeriksa dosis vaksin dan menemukan bahwa mereka tidak sesuai dengan spesifikasi dan metrik, dan itulah sebabnya pemerintah memutuskan untuk mengembalikan vaksin tersebut.
Keileh menekankan bahwa kesepakatan itu dibuat dengan perusahaan Pfizer dan bukan sumbangan dari negara pendudukan. Dia menambahkan bahwa dosis itu seharusnya expired sekitar Juli atau Agustus mendatang.
Laporan tentang ditransfernya 1,4 juta dosis vaksin Pfizer -BioNTech yang akan segera kedaluwarsa ke Otoritas Palestina, telah memicu kemarahan di kalangan warga Palestina.
Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett, mengatakan pada hari Jumat bahwa pertukaran itu disetujui karena negara pendudukan itu memiliki persediaan vaksin yang cukup untuk memenuhi kebutuhan saat ini.
Israel telah menghadapi kritik bahwa mereka telah berupaya penuh untuk menolak akses vaksin kepada penduduk asli Palestina.
Baca Juga : Gerombolan Bersenjata Culik Puluhan Siswa Sekolah Nigeria
Sekitar 55% orang Israel telah diberikan kedua dosis tersebut sebagai bagian dari kampanye vaksinasi massal setelah negara pendudukan memperoleh jutaan dosis vaksin Pfizer-BioNTech.
Sementara itu, hanya 1% warga Palestina di Tepi Barat yang telah menerima vaksinasi, menurut Kementerian Kesehatan.