Tepi Barat, Purna Warta – Rezim Israel menyita 8 hektar tanah Jordan Vally di Tepi Barat yang diduduki untuk pembangunan ratusan pemukiman dan unit industri.
Meskipun Dewan Keamanan PBB melarang rezim Israel menyebarkan pembangunan pemukiman di wilayah pendudukan Palestina, rezim Israel terus membangun pemukiman tersebut.
Baca Juga : Hamas: Klaim Israel Menangkap Komandan Perlawanan adalah Perang Psikologis
Seperti yang diberitakan oleh Saluran TV Israel 11, perencanaan pembangunan unit dan permukiman di wilayah tersebut mungkin memakan waktu satu tahun.
Media Israel tersebut mengutip Bezalel Smotrich, menteri keuangan rezim Israel, bahwa ia telah menandatangani undang-undang untuk merebut tanah tersebut dan menekankan bahwa pencaplokan tanah tersebut adalah isu strategis bagi rezim tersebut.
Badan-badan hak asasi manusia telah menunjuk pada peningkatan pemukiman ilegal di Tepi Barat dengan terbentuknya kabinet Benjamin Netanyahu pada akhir tahun 2022.
Lebih dari 720.000 Zionis tinggal di pemukiman ilegal di Tepi Barat, termasuk kota al-Quds.
Sudah lebih dari 75 tahun sejak rezim Israel, yang didukung oleh Inggris dan AS, menginvasi wilayah Palestina dan merampas tanah masyarakat sambil membunuh dan menahan mereka serta menghancurkan rumah dan lahan pertanian mereka.
Dalam kejahatannya baru-baru ini, rezim Israel melancarkan perang habis-habisan di Jalur Gaza pada tanggal 7 Oktober.
Baca Juga : Tiongkok Tegaskan Tidak akan Membiarkan Taiwan Lepas
Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza melaporkan jumlah korban terbaru, mengumumkan bahwa sejak 7 Oktober, lebih dari 31.923 warga Palestina telah menjadi martir dan 74.096 lainnya terluka selama perang Israel di Gaza.
Lebih dari 72 persen korban dilaporkan adalah perempuan dan anak-anak.
Serangan Israel menyebabkan rakyat berjuang melawan kelaparan di tengah perang.