Gaza, Purna Warta – Rezim Israel telah menyetujui skema yang memungkinkan penggunaan teknologi pengenalan wajah canggih untuk “menyaring” warga Palestina yang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Laporan media mengatakan anggota kabinet Israel telah setuju untuk memberlakukan pembatasan baru pada distribusi bantuan kemanusiaan dan pasokan makanan bagi warga Palestina di Jalur Gaza yang terkepung, termasuk pengenalan wajah wajib.
“Warga Palestina akan datang ke tempat-tempat ini, terdaftar dan disaring melalui teknologi pengenalan wajah. Mereka akan mengambil parsel untuk keluarga mereka,” lapor kantor berita NPR, mengutip seorang pejabat Israel. “Ini sebenarnya bagian dari strategi yang lebih besar untuk membuat warga sipil Palestina pindah secara massal ke wilayah Gaza yang lebih kecil dan lebih terkonsolidasi sehingga militer dapat memperluas wilayah yang mereka kuasai di Gaza,” imbuh laporan tersebut.
Sebuah kelompok hak asasi manusia yang berbasis di Swedia mengecam keras rencana tersebut, dengan menyatakan bahwa ini adalah “pergeseran yang berbahaya dari organisasi kemanusiaan tradisional ke perusahaan yang mencari keuntungan yang mengendalikan distribusi bantuan.”
“Ini bukan sekadar perubahan dalam cara bantuan disalurkan, tetapi lebih merupakan transaksi yang menindas, yang memaksa warga Palestina untuk menyerahkan data biometrik mereka—seperti pemindaian wajah dan iris—dengan imbalan bantuan penting seperti makanan, air, dan perawatan medis,” kata Skyline International for Human Rights (SIHR) dalam sebuah laporan pada hari Kamis.
“Apa yang disajikan sebagai bantuan kemanusiaan, pada kenyataannya, adalah sebuah sistem pengawasan massal,” katanya, seraya menambahkan, “Populasi sipil Gaza—yang telah menjadi sasaran pengawasan selama bertahun-tahun—kini menghadapi fase baru eksperimen tekno-distopia, yang berupaya membagi wilayah tersebut menjadi zona kontrol yang diberlakukan secara digital dan memperkuat pengawasan lebih dalam pada blokade yang sedang berlangsung.”
The New York Times telah melaporkan awal tahun ini bahwa rezim Israel telah menggunakan teknologi pengenalan wajah yang dibeli dari perusahaan swasta Israel Corsight, serta Google Photos.
Namun, teknologi buatan Israel tersebut gagal menjalankan tugasnya, tambah laporan NYT. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengutuk langkah terbaru Israel tersebut, mengkritik pembatasan tambahan terhadap warga Palestina. Juru bicara UNICEF James Elder mengatakan hal itu “melanggar prinsip-prinsip dasar kemanusiaan” dan dirancang untuk “memperkuat kendali atas barang-barang yang menopang kehidupan sebagai taktik tekanan.”
Badan dunia itu telah berulang kali memperingatkan tentang kelaparan buatan manusia di seluruh Gaza jika pasukan rezim Israel terus memblokir bantuan ke tanah Palestina.