washington, Purna Warta – Intelijen Amerika Serikat yang baru dideklasifikasi mengungkap bahwa para pengacara militer Israel telah memperingatkan adanya bukti yang dapat menguatkan klaim kejahatan perang terhadap Israel terkait perang genosida di Gaza, menurut keterangan lima mantan pejabat AS.
Kantor berita Reuters melaporkan pada Jumat bahwa informasi yang sebelumnya belum dipublikasikan ini menjadi temuan penting yang memicu kekhawatiran para pembuat kebijakan senior AS selama perang brutal Israel terhadap penduduk Gaza.
Dua mantan pejabat menyampaikan bahwa intelijen tersebut tidak secara luas diedarkan dalam lingkup pemerintahan AS hingga akhir masa pemerintahan Biden, tepat sebelum pengarahan kepada Kongres pada Desember 2024.
Perang genosida Israel di Gaza telah menewaskan sedikitnya 68.875 warga Palestina dan melukai 170.679 lainnya sejak Oktober 2023.
Temuan ini meningkatkan kekhawatiran Washington terkait perang genosida Israel di Gaza, di tengah fakta yang mengemuka bahwa Israel secara sengaja menargetkan warga sipil dan pekerja kemanusiaan.
Di tengah meningkatnya korban sipil, para pejabat AS menyuarakan kecemasan yang semakin besar terkait potensi pelanggaran standar hukum internasional dalam operasi militer Israel. Namun, rincian bukti yang disebutkan para pengacara militer Israel belum diungkapkan oleh mantan pejabat AS tersebut.
Reuters berbicara dengan sembilan mantan pejabat pemerintah AS dari era Biden— enam di antaranya memiliki pengetahuan langsung mengenai perbincangan terkait intelijen — seluruhnya meminta anonimitas karena sensitifnya masalah tersebut.
Perbedaan internal terkait perang genosida Israel di Gaza mengemuka selama masa pemerintahan Biden, menyoroti perdebatan intens di antara pejabat pemerintahan menjelang pelantikan Presiden Donald Trump pada Januari.
Temuan intelijen itu memicu diskusi di Dewan Keamanan Nasional (NSC), di mana pejabat dan pakar hukum menimbang respons yang mungkin diambil. Penetapan resmi AS atas kejahatan perang Israel akan mengharuskan penangguhan pengiriman senjata lanjutan ke Israel dan penghentian berbagi intelijen.
Diskusi pada Desember tersebut melibatkan pejabat dari Departemen Luar Negeri, Pentagon, dan komunitas intelijen, dengan Biden menerima pengarahan dari tim keamanan nasionalnya.
Gedung Putih tidak menanggapi permintaan komentar Reuters, sementara juru bicara Departemen Luar Negeri menyatakan, “Kami tidak mengomentari persoalan intelijen.”
Pejabat AS mengungkapkan kekhawatiran bahwa pendekatan pemerintahan saat itu tidak cukup untuk menghadapi tuduhan kejahatan perang.
Sejumlah mantan pejabat menyampaikan ketidakpuasan atas pilihan pemerintahan untuk mempertahankan status quo, dan menyerukan sikap yang lebih tegas terhadap dugaan pelanggaran Israel serta keterlibatan AS.
Sebelum temuan intelijen ini, beberapa pengacara Departemen Luar Negeri telah menyampaikan peringatan mengenai tindakan militer Israel yang berpotensi melanggar hukum humaniter internasional. Namun, diskusi pada Desember 2023 belum menghasilkan penilaian tegas untuk merumuskan deklarasi resmi pelanggaran.
Keraguan dari biro hukum Departemen Luar Negeri itu tercermin dalam laporan yang dikeluarkan pada Mei 2024 era Biden, yang mengakui adanya potensi pelanggaran namun tidak menyampaikan tuduhan tegas karena kompleksitas situasi perang.
Di tengah meningkatnya sorotan internasional atas dugaan kejahatan perang, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan lainnya. Israel menolak yurisdiksi pengadilan tersebut.
Di tengah perdebatan seputar keterlibatan AS dalam perang genosida Israel, kritik juga datang dari tokoh politik AS seperti Senator Demokrat Chris Van Hollen, yang menyoroti pola kelalaian oleh pemerintahan Biden.