Brussels, Purna Warta – Hind Rajab Foundation (HRF) mengambil langkah menuju keadilan internasional bagi warga Palestina dengan mengajukan pengaduan pidana di Jerman terhadap mantan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert.
Pengaduan tersebut menarget Olmert atas kejahatan perang yang dilakukan selama serangan militer Israel di Gaza pada 2008–2009 yang dikenal sebagai “Operation Cast Lead.”
Ehud Olmert, yang menjabat sebagai perdana menteri Israel pada 2006 hingga 2009, memegang otoritas politik dan militer tertinggi atas seluruh operasi Pasukan Pendudukan Israel, termasuk kampanye dahsyat yang diluncurkan pada 27 Desember 2008.
Pengajuan hukum tersebut menyatakan Olmert bertanggung jawab langsung atas luasnya penghancuran dan pola kekerasan sistematis yang dijalankan di bawah komandonya.
Di bawah arahan Olmert, rezim Israel dan komando tinggi militernya melancarkan kampanye besar-besaran yang menyebabkan kehancuran luas dan penderitaan manusia yang besar di Jalur Gaza yang padat penduduk.
Serangan itu menewaskan lebih dari 1.300 warga Palestina, termasuk lebih dari 300 anak dan 115 perempuan. Selain itu, lebih dari 5.000 orang terluka dan puluhan ribu rumah hancur.
HRF mencatat pola sistematis kekerasan terhadap penduduk sipil.
Yayasan tersebut menyatakan bahwa berbagai laporan dari organisasi hak asasi manusia “mendokumentasikan pola konsisten penargetan sengaja atau sembrono terhadap warga sipil dan objek sipil, penggunaan amunisi fosfor putih di area berpenduduk, serta hukuman kolektif terhadap seluruh penduduk Gaza melalui penghancuran sistematis infrastruktur vital.”
Pengaduan itu menegaskan bahwa tindakan-tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat hukum internasional kebiasaan dan memenuhi definisi kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam hukum Jerman.
HRF secara tegas meminta otoritas Jerman segera bertindak, termasuk “segera membuka penyelidikan pidana, menerbitkan surat perintah penangkapan, dan surat perintah penangkapan Eropa terhadap Olmert.”
Yayasan itu mencatat bahwa “Ehud Olmert dijadwalkan tampil secara publik di Berlin pada 6 November 2025 dalam Konferensi Demokrasi Haaretz yang diselenggarakan Heinrich-Böll-Stiftung.”
Dengan adanya jadwal tersebut, HRF mendesak otoritas Jerman bertindak cepat untuk memastikan ia dicegah meninggalkan wilayah dan dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan di bawah kepemimpinannya.