Doha, Purna Warta – Menurut laporan Kantor Berita Al Mayadeen, media rezim Zionis mengungkapkan bahwa perang melawan Iran telah mengubah posisi keseimbangan politik menjadi merugikan Perdana Menteri Israel dan Partai Likud.
Media Israel melaporkan bahwa survei pertama pasca gencatan senjata dengan Iran menunjukkan penurunan dukungan terhadap Partai Likud dan kubu Netanyahu, serta meningkatnya dukungan terhadap partai yang dipimpin Gadi Eisenkot.
Sementara itu, jaringan televisi Channel 12 Israel kemarin melaporkan bahwa Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, yang sebelumnya menggunakan alasan perang melawan Iran untuk menghindari hadir dalam persidangan terkait kasus korupsi dan keuangan, akan kembali hadir di pengadilan mulai Minggu mendatang.
Banyak analis meyakini bahwa kebijakan perang Netanyahu dalam beberapa tahun terakhir bertujuan untuk menghindari proses hukum, karena para pengamat politik internal Israel menilai bahwa akhir masa jabatan Netanyahu akan berujung pada penjara akibat kasus-kasus korupsi tersebut.
Persidangan ini, yang berkaitan dengan tuduhan korupsi, sempat dihentikan setelah dimulainya perang melawan Iran dan diberlakukannya pembatasan darurat oleh komando front dalam negeri Israel. Sidang kini dijadwalkan kembali berlangsung di pengadilan pusat Tel Aviv.
Netanyahu menghadapi tuduhan suap, korupsi, dan penyalahgunaan kepercayaan publik dalam tiga kasus yang dikenal sebagai “1000”, “2000”, dan “4000”.
Kasus 1000 berkaitan dengan dugaan penerimaan hadiah mewah dari para pengusaha sebagai imbalan atas pemberian berbagai fasilitas.
Kasus 2000 berkaitan dengan dugaan negosiasi dengan penerbit surat kabar Yedioth Ahronoth untuk memperoleh pemberitaan positif mengenai dirinya.
Kasus 4000 berkaitan dengan pemberian fasilitas kepada Shaul Elovitch, mantan pemilik situs berita Walla dan pejabat perusahaan Bezeq, sebagai imbalan atas pemberitaan yang mendukungnya.
Proses pengadilan Netanyahu dimulai pada tahun 2020. Ia membantah semua tuduhan yang diajukan terhadapnya, namun dilaporkan berupaya melibatkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menekan pihak terkait agar memberikan pengampunan kepadanya. Namun upaya tersebut sejauh ini gagal.