Al-Quds, Purna Warta – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam suratnya kepada mantan Presiden AS, Donald Trump, mengungkapkan keinginannya untuk bekerja sama menghancurkan kemampuan militer Hamas dan mengakhiri kekuasaannya di Gaza.
Netanyahu menulis:
“Saya ingin berterima kasih atas upaya Anda dalam membebaskan tahanan Israel. Saya berharap dapat bekerja sama dengan Anda untuk memulihkan tahanan yang tersisa, menghancurkan kemampuan militer Hamas, mengakhiri kekuasaannya di Gaza, dan memastikan Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel.”
Pernyataan ini dianggap oleh para analis sebagai pengakuan tidak langsung atas kegagalan perang Netanyahu, sekaligus cerminan ambisinya untuk melanjutkan perang, asalkan Trump mendukung. Namun, pernyataan Netanyahu ini juga mencerminkan keraguan internal di Israel mengenai keberlanjutan gencatan senjata, terutama mengingat kekecewaan atas hasil perang dan dampak negatif dari kesepakatan tersebut terhadap tujuan-tujuan yang diumumkan Israel sebelumnya.
Sebagian analis bahkan berpendapat bahwa kemungkinan gagalnya kesepakatan lebih besar daripada keberhasilannya, baik pada tahap pertama maupun kedua. Para skeptis meramalkan bahwa kedua pihak mungkin tidak akan mencapai kesepakatan untuk melanjutkan tahap kedua.
Meski Netanyahu belum berbicara mengenai masa depan Gaza, Reuters mengutip sejumlah pejabat yang mengatakan bahwa kendali kuat Hamas atas Gaza merupakan dilema bagi Israel. Tel Aviv dihadapkan pada dua pilihan: melanjutkan perang atau mengizinkan pengaturan di mana Otoritas Palestina mengambil alih kendali dengan persetujuan Hamas. Para pejabat juga menyoroti bahwa menilai kemampuan militer Hamas sulit dilakukan, karena persenjataan roket mereka sebagian besar masih tersembunyi.
Dalam perkembangan terkait, pejabat Hamas Bassem Naeem mengungkapkan bahwa gerakan tersebut sedang berupaya membentuk pemerintahan teknokrat yang disepakati oleh semua faksi Palestina untuk mengelola Gaza. Ia menekankan pentingnya mengakhiri perpecahan internal dan meningkatkan upaya untuk membentuk pemerintahan persatuan nasional.
Naeem menjelaskan bahwa pembahasan berfokus pada pembentukan pemerintahan atau komite nasional yang memiliki independensi administratif dan keuangan untuk menangani urusan Gaza serta mengelola perbatasan. Ia menegaskan bahwa Hamas tidak akan membiarkan adanya administrasi asing atau kehadiran pasukan internasional atau Arab di Gaza. Naeem juga menambahkan bahwa setiap keberadaan non-Palestina di Gaza akan diperlakukan sebagai pendudukan.