Doha, Purna Warta – Gerakan Hamas yang berbasis di Jalur Gaza menolak rencana penempatan pasukan asing di wilayah tersebut, yang dianggap akan berfungsi sebagai pengganti militer Israel.
Baca juga: Ketidakpuasan Luas Terhadap Kinerja Trump Dalam Ujian Pemilu Perdana
“Kami tidak dapat menerima adanya kekuatan militer yang menggantikan tentara pendudukan di Gaza,” kata salah satu pemimpin senior Hamas, Mousa Abu Marzouk, kepada jaringan televisi Al Jazeera, Selasa.
Pernyataan tersebut muncul menyusul beredarnya rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang diajukan Amerika Serikat, yang mengamanatkan pembentukan “kekuatan internasional sementara” di Jalur Gaza selama sedikitnya dua tahun, di tengah kekhawatiran warga Palestina atas intervensi asing di wilayah pesisir itu.
Menurut situs Amerika Axios, mengutip salinan rancangan tersebut, “International Stabilization Force (ISF)” itu akan dibentuk oleh AS, Turki, Qatar, dan Mesir — negara-negara yang sebelumnya memediasi hingga tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas bulan lalu.
Kesepakatan itu disebut sebagai fase pertama dari rencana 20 poin yang diklaim Presiden AS Donald Trump sebagai upaya mengakhiri perang yang telah berlangsung lebih dari dua tahun di Gaza.
Abu Marzouk mengatakan akan sulit bagi Dewan Keamanan untuk mengesahkan proyek pembentukan pasukan internasional itu sesuai rencana AS.
Ia mencatat bahwa gagasan pembentukan pasukan dengan mandat DK PBB sempat disampaikan oleh para mediator, termasuk Qatar, Mesir, dan Turki.
“Amerika Serikat maupun Israel tidak menginginkan pasukan internasional itu dibentuk atas resolusi Dewan Keamanan,” ujarnya.
Dalam rancangan tersebut, ISF disebutkan akan “mengawal proses demiliterisasi Jalur Gaza, termasuk penghancuran dan pencegahan pembangunan kembali” infrastruktur kelompok perlawanan.
Para pengkritik menilai bahwa meski proposal Trump menekankan pelemahan kelompok perlawanan, rencana itu tidak menyentuh isu utama seperti pendudukan Israel, akuntabilitas, serta hak-hak rakyat Palestina termasuk hak atas kompensasi.
Baca juga: Pusat Studi Afrika: Sudan Bergerak Menuju Perpecahan dan Kekacauan Seperti Libya
Dalam bagian lain pernyataannya, Abu Marzouk menyinggung komponen lain dari kesepakatan — yakni penyerahan pengelolaan Gaza kepada badan teknokrat Palestina.
“Kami menyetujui bahwa seorang menteri yang terafiliasi dengan Otoritas Palestina akan mengambil alih administrasi Jalur Gaza, dengan mengutamakan kepentingan rakyat kami.”
Abu Marzouk juga menyampaikan keberatan keras atas pelanggaran gencatan senjata oleh Israel yang diklaim telah terjadi “lebih dari 190” kali sejak kesepakatan diberlakukan.
Namun ia menolak anggapan bahwa Israel telah “memenangkan perang” di Gaza meski pembantaian berkepanjangan terus berlangsung.
Ia merujuk pada kegagalan Israel untuk mencapai tujuan utamanya yakni menduduki penuh wilayah pesisir itu dan memaksa penduduknya untuk keluar.