Gaza, Purna Warta – Gerakan Hamas menyambut pembukaan kembali Perlintasan Rafah di selatan Jalur Gaza sebagai pencapaian besar dari keteguhan dan ketahanan rakyat Palestina, seraya menegaskan komitmennya untuk mengerahkan seluruh upaya guna mengembalikan operasional penuh perlintasan vital tersebut.
Baca juga: UNRWA: Israel Lakukan “Perang Senyap” di Tepi Barat yang Diduduki
Pejabat senior Hamas, Taher Al-Nunu, mengatakan pada Minggu bahwa Perlintasan Rafah memiliki peran krusial dalam meringankan krisis kemanusiaan yang parah di Gaza.
Ia menyerukan agar alat berat, rumah karavan, dan perlengkapan pendukung lainnya segera diizinkan masuk guna memperbaiki kondisi kehidupan di wilayah tersebut.
Al-Nunu menegaskan bahwa Israel menjalankan kebijakan hukuman kolektif dan pemindahan paksa terhadap warga Palestina di Gaza.
Perlintasan Rafah, yang direbut oleh pasukan Israel pada Mei 2024 dan sebagian besar ditutup sejak itu, mulai dibuka pada tahap uji coba pada Minggu, terbatas hanya untuk pergerakan pejalan kaki. Operasional yang lebih luas dijadwalkan dimulai pada Senin, di bawah pengawasan keamanan ketat Israel, dengan koordinasi bersama Mesir serta supervisi Uni Eropa.
Otoritas Israel mengonfirmasi pelaksanaan uji coba tersebut dan menyatakan bahwa warga akan mulai melintas dua arah sejak Senin, dengan syarat memperoleh izin keamanan sebelumnya.
Tahap awal pembukaan difokuskan pada evakuasi medis, dengan prioritas sekitar 15.000 hingga 20.000 warga Palestina yang terluka dan sakit yang membutuhkan perawatan di luar Gaza, serta memungkinkan kembalinya secara terbatas mereka yang terdampak pengungsian selama perang.
Ambulans tampak berjajar di sisi Mesir perlintasan tersebut. Para pejabat menyebutkan bahwa kapasitas harian awal diperkirakan sekitar 150 hingga 200 orang keluar, termasuk pasien dan pendamping, serta sekitar 50 orang kembali.
Al-Nunu menekankan bahwa Hamas tengah melakukan upaya serius untuk mempercepat pengoperasian penuh perlintasan dan menolak berbagai dalih Israel yang menghambat proses tersebut.
Ia juga menyoroti komunikasi berkelanjutan dengan komite administrasi teknokratis Gaza yang baru dibentuk, sebagai bagian dari persiapan transisi tata kelola pemerintahan.
Menepis klaim adanya aktivitas militer Hamas di area perlintasan, Al-Nunu menyerukan pengaturan khusus untuk memastikan evakuasi aman para pejuang perlawanan yang masih terjebak di terowongan Rafah, seraya menekankan keterbatasan informasi akurat akibat penolakan Israel untuk memfasilitasi proses tersebut.
Ia kembali menegaskan pentingnya prioritas masuknya alat berat, rumah karavan, material perbaikan hunian, dan bantuan lainnya guna memperbaiki kondisi hidup di Jalur Gaza yang hancur.
Al-Nunu juga menyatakan bahwa Israel tidak menunjukkan niat nyata untuk gencatan senjata, dan justru memanfaatkan perang sebagai alat politik, terutama menjelang pemilihan umum di dalam negeri.
Ia menekankan kebutuhan mendesak sekitar 15.000 warga Palestina yang terluka dan sakit untuk mendapatkan perawatan medis di luar Gaza.
Al-Nunu menyerukan kepada masyarakat internasional agar memberikan tekanan kepada Israel untuk menghentikan agresinya dan serangan berkelanjutan terhadap warga sipil.
Sementara itu, otoritas Israel mengumumkan rencana untuk melarang 37 organisasi bantuan beroperasi di Gaza. Kelompok-kelompok HAM memperingatkan bahwa langkah tersebut semakin melemahkan akses kemanusiaan di wilayah tersebut, di tengah hancurnya infrastruktur kesehatan akibat ofensif militer Israel dan meningkatnya ketergantungan penduduk pada bantuan internasional.
Perang genosida Israel yang telah berlangsung selama dua tahun telah menewaskan hampir 71.800 warga Palestina dan melukai lebih dari 171.480 orang.
Kampanye militer tersebut juga menghancurkan sekitar 90 persen infrastruktur sipil di wilayah pesisir Gaza, dengan perkiraan biaya rekonstruksi mencapai sekitar 70 miliar dolar AS, menurut estimasi Perserikatan Bangsa-Bangsa.