Al-Quds, Purna Warta – Seorang anggota gerakan politik Hamas menekankan bahwa setelah mengalami kegagalan dalam proses dan perjanjian Oslo, Hamas berusaha mengubah struktur militer dan politik Palestina melalui pemilihan umum.
Husam Badran, anggota gerakan politik Hamas, menekankan bahwa pemilu Palestina adalah kesempatan nyata untuk bergerak menuju persatuan nasional.
“Berlanjutnya konflik adalah keuntungan besar bagi penjajah Israel, oleh sebab itu Hamas akan berusaha mengakhirinya meskipun ada rintangan dan masalah,” kata Badaranm seperti dikutip oleh kantor berita Safa
Ia menyatakan bahwa setelah pengalaman yang menyakitkan dari proses dan perjanjian Oslo yang gagal, Hamas berupaya mengubah struktur militer dan politik Palestina melalui pemilihan umum.
Badran mencatat bahwa Hamas berusaha membangun sistem politik di mana setiap orang Palestina bisa berpartisipasi, dan menjauhkan dari monopoli politik.
Pejabat Hamas menekankan bahwa pemilihan umum adalah kesempatan untuk melakukan perubahan nyata dan bahwa keputusan Palestina harus dihormati oleh semua kalangan, dan bukan dihukum karena pilihannya.
“Kami tidak ingin rakyat kami pergi ke tempat pemungutan suara di bawah tekanan dan ketakutan, seperti yang ada dalam perjanjian Kairo, kami akan tingkatkan tingkat kebebasan warga Palestina dalam memilih perpolitikannya,” katanya.
Badran mengatakan bahwa Hamas telah melanggar perjanjian Oslo di tingkat politik, mencatat bahwa tidak ada kelompok Palestina yang berbicara tentang Oslo di KTT Kairo; Karena ada kesepakatan bahwa kesepakatan ini telah dilanggar.
“Palestina adalah masalah bangsa yang disiksa,” kata pejabat Hamas. “Hamas juga memiliki hak untuk menolak pembentukan negara Palestina.”
Ia percaya bahwa pemilu Palestina bukanlah pengganti atau menentang perlawanan, dan bahwa Hamas memiliki hak untuk menentang pendudukan dengan segala cara hukum.
Kepala Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, menetapkan tanggal pemilihan parlemen, legislatif, presiden, dan nasional pada akhir Desember.
Baca juga: Ramallah Minta Tahanan Politik Dibebaskan, Ini Jawaban Hamas