Gaza, Purna Warta – Gerakan perlawanan Palestina Hamas mengutuk keputusan Bahrain untuk mendirikan misi diplomatik di wilayah yang diduduki Israel dan menunjuk duta besar pertamanya untuk Tel Aviv.
Berbicara kepada Anadolu Agency Turki pada Selasa (30/3), juru bicara Hamas Hazem Qassem mengatakan bahwa Bahrain telah memilih untuk menegaskan “kesalahan politik” dengan menandatangani kesepakatan untuk menjalin hubungan formal dengan entitas pendudukan.
“Perjanjian normalisasi hanya melayani kepentingan Israel di kawasan, bukan kepentingan negara-negara Arab,” kata pejabat itu, menambahkan bahwa kesepakatan itu “merugikan perjuangan Palestina dan mendorong rezim pendudukan untuk melakukan tindakan kriminal terhadap bangsa kita.”
Bahrain, bersama dengan Uni Emirat Arab, menandatangani pakta perdamaian dengan rezim di Tel Aviv selama upacara resmi yang diselenggarakan oleh mantan presiden AS Donald Trump di Gedung Putih September lalu. Sudan dan Maroko mengikuti di akhir tahun dan menandatangani kesepakatan normalisasi serupa yang ditengahi AS dengan rezim.
Palestina mengecam kesepakatan itu dan menyebutnya sebagai “tikaman di belakang” yang berbahaya dari perjuangan mereka melawan pendudukan Israel selama beberapa dekade.
Baca juga: Bahrain Tunjuk Kepala Misi Diplomatiknya di Israel