Gaza, Purna Warta – Seorang pejabat senior Hamas menyatakan bahwa Israel sedang “memanipulasi” daftar tawanan Palestina yang dijadwalkan untuk dibebaskan berdasarkan kesepakatan gencatan senjata terbaru, serta menghindari pelaksanaan perjanjian tersebut, meskipun sebelumnya berjanji akan mematuhinya di hadapan para mediator internasional.
Berbicara kepada Al Jazeera, Ghazi Hamad, anggota biro politik gerakan perlawanan Palestina itu, mengatakan bahwa rezim Israel berupaya menghapus sejumlah nama yang seharusnya dibebaskan, yang merupakan pelanggaran jelas terhadap kesepakatan.
“Israel memanipulasi daftar tahanan dan mencoba menghapus beberapa nama yang seharusnya dibebaskan. Tindakan ini merupakan pelanggaran nyata terhadap perjanjian yang dicapai melalui mediasi internasional,” ujarnya.
Berdasarkan gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat, Hamas akan menyerahkan 20 tawanan Israel yang masih hidup serta jenazah 28 lainnya, sementara Israel akan membebaskan sekitar 2.000 warga Palestina yang ditahan secara ilegal di penjara-penjara Israel.
Sumber-sumber Palestina mengonfirmasi bahwa daftar pertukaran telah disetujui, dan proses pertama akan dimulai pada Senin pukul 08.00 waktu setempat.
Pertukaran ini bertepatan dengan pertemuan yang akan datang di Sharm el-Sheikh, Mesir, yang bertujuan membahas langkah-langkah lanjutan dalam proses gencatan senjata.
“Hamas berharap pertemuan mendatang di Sharm el-Sheikh dapat memastikan bahwa perjanjian dilaksanakan secara tepat sesuai dengan ketentuannya,” tambah Hamad.
Hamad memperingatkan bahwa kabinet Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terus mengancam akan melanjutkan perang terhadap Gaza, dan menyerukan tekanan internasional serta Arab untuk mencegah Israel kembali melakukan agresi, serta memaksa rezim tersebut melaksanakan kesepakatan.
Ia menegaskan bahwa jaminan internasional yang kredibel harus disediakan untuk menegakkan gencatan senjata secara penuh, sekaligus membuka jalan bagi akhir dari pendudukan dan tercapainya hak-hak sah rakyat Palestina.
Mengenai pelaksanaan kesepakatan, Hamad menyatakan bahwa sengketa utama saat ini berkaitan dengan manipulasi Israel terhadap daftar tahanan.
“Rezim ini tidak jujur bahkan dalam berurusan dengan para mediator, termasuk pihak Amerika,” ujarnya.
Hamad menambahkan bahwa Hamas, bekerja sama penuh dengan mediator Mesir, Qatar, dan Turki, serta Komite Internasional Palang Merah (ICRC), sedang berupaya memastikan pelaksanaan perjanjian secara tepat, yang mencakup pertukaran tawanan, penghentian agresi, dan penarikan pasukan pendudukan dari Gaza.
Pada Kamis lalu, Hamas mengumumkan tercapainya kesepakatan melalui perundingan tidak langsung dengan rezim Israel, yang bertujuan mengakhiri perang genosida selama lebih dari dua tahun yang didukung Amerika Serikat terhadap Jalur Gaza, berdasarkan usulan yang diajukan Presiden AS Donald Trump.
Kelompok tersebut menyatakan bahwa perjanjian itu “menetapkan penghentian perang di Gaza, penarikan pasukan pendudukan, serta masuknya bantuan kemanusiaan”, dan juga mencakup pertukaran tawanan Israel yang tersisa di Gaza dengan tahanan Palestina.
Namun, meskipun telah menanggapi proposal tersebut, Hamas menegaskan peringatan keras atas potensi pengingkaran Israel terhadap kesepakatan, dengan mengingatkan pada pengkhianatan serupa oleh Tel Aviv pada tahun 2023 dan Januari tahun ini.