Gaza, Purna Warta – Seorang pejabat senior dalam gerakan perlawanan Palestina Hamas menekankan bahwa gerakan tersebut belum menambahkan klausul baru apa pun pada perjanjian 2 Juli, dengan mencatat bahwa rezim Israel dengan keras kepala menentang usulan AS untuk pertukaran tahanan dan gencatan senjata di Gaza.
Baca juga: Presiden Iran Akan Mengunjungi Irak pada 11 September
Menurut laporan IRNA hari Minggu, pejabat Hamas mengatakan kepada saluran TV Al-Mayadeen bahwa rezim Israel yakin bahwa usulan AS tidak memenuhi tuntutan keamanan rezim tersebut.
Pejabat itu juga menekankan bahwa AS telah gagal mengusulkan rencana pertukaran tahanan dan gencatan senjata yang dapat diterima oleh kedua pihak yang bertikai, yaitu rezim Israel dan gerakan Hamas.
AS yakin bahwa Benjamin Netanyahu, perdana menteri rezim Israel, adalah hambatan utama bagi sebuah perjanjian dan bahwa gerakan Hamas belum menambahkan klausul baru apa pun pada perjanjian 2 Juli, pejabat Hamas menambahkan.
Pejabat senior tersebut selanjutnya mengindikasikan bahwa Hamas telah mengomunikasikan melalui perantara bahwa tidak perlu ada proposal baru, dengan menyatakan bahwa proposal 2 Juli adalah satu-satunya cara untuk mencapai kesepakatan.
Hampir 11 bulan dalam Operasi Penyerbuan Al-Aqsa dan penangkapan ratusan pemukim Israel oleh perlawanan Palestina, rezim Israel tidak hanya gagal membebaskan para tawanan ini tetapi sejumlah besar dari mereka telah tewas dalam serangan udara dan serangan artileri rezim tersebut di berbagai wilayah Gaza.
Baca juga: Ledakan di Kota Daraa
Penentangan Netanyahu terhadap gencatan senjata di Gaza merusak kemungkinan tercapainya kesepakatan untuk pembebasan para tawanan dengan imbalan pembebasan tahanan Palestina dari penjara Israel, yang telah menyebabkan protes luas oleh keluarga para tawanan tersebut di wilayah pendudukan.
Sejauh ini, negosiasi tidak langsung antara Hamas dan rezim Zionis, yang dimediasi oleh Mesir dan Qatar dengan partisipasi AS, belum membuahkan hasil apa pun dalam menetapkan gencatan senjata di Gaza dan memfasilitasi pertukaran tahanan antara kedua pihak yang bertikai.