Al-Quds, Purna Warta- Faksi-faksi Palestina menolak keras rencana Dewan Keamanan PBB yang diusulkan untuk mengerahkan pasukan stabilisasi di Jalur Gaza, dan mendesak Aljazair—anggota tidak tetap Dewan Keamanan—untuk menentangnya.
Rancangan resolusi yang dijadwalkan untuk dipungut suara pada Senin itu membayangkan hampir 20.000 pasukan asing yang diberi kewenangan menggunakan kekuatan, mengontrol perbatasan Gaza, melatih kepolisian Palestina, dan mengawasi proses demiliterisasi.
Dalam pernyataan bersama, faksi-faksi Palestina mengecam inisiatif tersebut sebagai “upaya baru untuk memberlakukan bentuk pendudukan lain atas tanah dan rakyat kami, serta melegitimasi bentuk perwalian asing.”
Mereka menambahkan: “Kami menyampaikan seruan tulus dan persaudaraan kepada Republik Aljazair, pemerintah dan rakyatnya, untuk terus berpegang pada posisi prinsipilnya dalam mendukung Palestina, serta penolakannya yang tegas terhadap setiap proyek yang menargetkan identitas Gaza dan hak rakyat kami untuk menentukan nasib sendiri.”
Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menegaskan bahwa perubahan dalam rancangan resolusi yang diajukan Amerika Serikat “tidak membawa stabilitas di Gaza.”
Ia kembali menekankan bahwa rakyat Palestina menuntut resolusi Dewan Keamanan yang menjamin hak mereka untuk menentukan nasib sendiri dan mencegah perang di Jalur Gaza.
Qassem memperingatkan bahwa Washington sedang menenangkan pihak-pihak tertentu dengan “perumusan yang tidak mengikat.”
Ia mengatakan bahwa alternatif yang diperlukan adalah sebuah resolusi yang “menguatkan gencatan senjata dan mengerahkan pasukan penjaga perdamaian internasional di Gaza.”
Maher al-Taher dari Front Populer untuk Pembebasan Palestina memperingatkan bahwa bahaya dari rencana tersebut “terletak pada upayanya menjadikan Jalur Gaza sebagai wilayah di luar pemerintahan Palestina,” dengan fase transisi yang “dapat berlangsung bertahun-tahun, yang menimbulkan ancaman besar dan membuat Gaza berada di bawah bentuk pendudukan baru.”