Purna Warta – Gerakan kampanye global pro-Palestina Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) memuji keputusan perusahaan Amerika Ben & Jerry untuk tidak menjual es krim di pemukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki. Sementara itu, Tel Aviv mengancam perusahaan perusahaan tersebut dengan konsekuensi berat.
Di sisi lain gerakan BDS merayakan hal tersebut, menganggapnya sebagai sebuah kemenangan yang datang setelah bertahun-tahun melakukan kampanye boikot Israel.
“Kami dengan hangat menyambut keputusan mereka dan menyerukan Ben & Jerry untuk mengakhiri semua operasinya di Israel,” kata Komite BDS dalam sebuah pernyataan.
Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid mengkritik langkah Ben & Jerry dan mengatakan, “Tindakannya merupakan penyerahan diri yang memalukan terhadap anti-Semitisme, BDS dan semua yang ada dalam wacana anti-Israel.”
Lapid juga akan meminta puluhan negara bagian AS yang mempunyai undang-undang inkonstitusional tentang gerakan BDS terhadap Israel segera menindak langkah Ben & Jerry’s.
“Mereka tidak akan memperlakukan Negara Israel seperti ini tanpa balasan,” tambah Lapid.
Sementara itu, Perdana Menteri Israel Naftali Bennett berbicara dengan CEO Unilever, Alan Jope dan mengancamnya dengan konsekuensi berat. Unilever merupakan perusahaan multinasional yang menaungi Ben & Jerry’s.
“Ada banyak merek es krim, tetapi hanya satu negara Yahudi,” tambah Bennett.
Duta Besar Israel untuk AS, Gilad Erdan mengirim surat kepada gubernur 35 negara bagian AS yang mengecam tindakan anti-Semit Ben and Jerry.
Erdan mendesak para pejabat AS mengambil tindakan hukuman merujuk ke undang-undang negara bagian dan memutus transaksi komersial antara mereka dan Ben & Jerry’s.
Gerakan BDS berdiri pada tahun 2005 diprakarsai oleh lebih dari 170 organisasi Palestina yang mendorong berbagai bentuk boikot terhadap Israel hingga negara tersebut memenuhi kewajibannya di bawah hukum internasional.
Sejak saat itu puluhan ribu sukarelawan di seluruh dunia bergabung dengan gerakan BDS yang menyerukan kepada orang-orang dan kelompok-kelompok di seluruh dunia untuk memutuskan hubungan ekonomi, budaya dan akademis dengan Israel untuk membantu mempromosikan perjuangan Palestina.
Beberapa negara bagian AS telah mengesahkan undang-undang anti-BDS yang secara luas dipandang sebagai upaya inkonstitusional untuk memaksakan opini politik pro-Israel pada warga dan entitas Amerika.
Pengadilan federal di Kansas, Arkansas, Texas, Arizona dan Georgia telah menjatuhkan ketentuan anti-BDS utama yang mana hal tersebut telah melanggar perlindungan Amandemen Pertama untuk kebebasan berbicara dan pendapat politik.