Al-Quds, Purna Warta – Jaringan televisi Channel 12 Israel pada hari ini (Senin) melaporkan bahwa penolakan publik terhadap kelompok-kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan rezim tersebut—yang selama perang di Gaza terlibat dalam kejahatan terhadap warga sipil—telah meningkat secara signifikan. Menurut laporan itu, para anggota kelompok tersebut kini menghadapi “isolasi sosial yang mencekik” akibat kinerja para pemimpin mereka.
Berdasarkan laporan tersebut, lembaga-lembaga keamanan rezim Zionis juga mengakui adanya penolakan total dari masyarakat Jalur Gaza terhadap kelompok-kelompok ini, dan menyebut mereka sebagai “kelompok-kelompok yang ditolak”—kelompok yang, menurut media tersebut, melakukan pembunuhan warga sipil secara kejam dan tanpa ragu.
Channel 12 Israel selanjutnya menulis bahwa sejak awal perang terhadap Gaza, rezim pendudukan berupaya menguji sebuah model baru dengan membentuk milisi bayaran lokal; sebuah model yang bertujuan menggantikan peran Hamas dan menyerahkan pengelolaan wilayah-wilayah yang ditinggalkan oleh pasukan pendudukan kepada kelompok-kelompok tersebut.
Menurut laporan itu, para pejabat Israel meyakini bahwa model semacam ini dapat melemahkan legitimasi Hamas dari dalam masyarakat Gaza. Oleh karena itu, mereka membentuk kelompok-kelompok yang secara tampilan tampak sebagai kelompok Palestina, namun dalam praktiknya berafiliasi dengan rezim Zionis.
Kelompok yang dikenal dengan nama “Abu Shabab”, yang dipimpin oleh Yasser Abu Shabab, merupakan salah satu dari kelompok tersebut. Pemimpin kelompok itu dilaporkan tewas beberapa waktu lalu.
Meski demikian, rezim Zionis tetap melanjutkan dukungannya terhadap kelompok-kelompok semacam ini.
“Israel” mengandalkan milisi dan geng-geng bersenjata seperti kelompok Abu Shabab, “Stal”, dan “Hallas” untuk menjalankan misi keamanan serta distribusi bantuan di sejumlah wilayah Gaza. Sebagai imbalannya, rezim tersebut memberikan dukungan intelijen dan logistik kepada mereka.
Channel 12 Israel mengakui bahwa para tentara bayaran yang berafiliasi dengan rezim Zionis ini gagal sepenuhnya menampilkan diri sebagai “alternatif manajerial atau keamanan yang dapat diterima.”
Berdasarkan laporan tersebut, setelah fungsi elemen-elemen bayaran ini berakhir bagi rezim Zionis, kalangan keamanan Israel kini secara serius mempertimbangkan opsi untuk “membiarkan mereka nasib sendiri.” Hal ini disebabkan kelompok-kelompok tersebut, meskipun mendapat dukungan luas dari pendudukan Zionis, tidak memiliki basis dukungan rakyat sama sekali di Jalur Gaza.
Pada saat yang sama, rencana penghentian dukungan terhadap milisi-milisi ini berjalan seiring dengan meningkatnya tekanan internasional dan berbagai usulan yang diajukan oleh Amerika Serikat. Usulan-usulan tersebut bertujuan membentuk pemerintahan transisi atau “administrasi internasional” untuk Jalur Gaza—sebuah isu yang, menurut media-media Zionis, justru menjadikan milisi lokal tersebut sebagai beban tambahan bagi rencana masa depan di Gaza.