Brussels, Purna Warta – Belgia telah memberlakukan larangan bagi pesawat yang mengangkut senjata dan peralatan militer ke wilayah yang diduduki Israel untuk menggunakan wilayah udara negara Eropa Barat tersebut atau melakukan pemberhentian teknis di sana.
Harian berbahasa Prancis Belgia, Le Soir, melaporkan bahwa keputusan tersebut mewajibkan pihak-pihak terkait untuk menyerahkan rincian penerbangan yang mengangkut perangkat keras militer ke wilayah pendudukan kepada otoritas Belgia.
Embargo tersebut, yang diprakarsai oleh Menteri Luar Negeri Maxime Prévot, bertujuan menghentikan pengiriman senjata dan perlengkapan militer ke wilayah yang diduduki Israel, menurut laporan surat kabar itu.
Kebijakan yang mulai berlaku pada Kamis tersebut juga menutup celah hukum yang sebelumnya memungkinkan pengiriman “transit tanpa bongkar muat”, di mana kargo tetap berada di dalam pesawat selama pemberhentian teknis.
Otoritas bea cukai, bersama dengan Dinas Publik Federal Mobilitas dan Transportasi (SPF Transport), akan melakukan inspeksi.
Di Belgia, kewenangan untuk menerbitkan izin ekspor senjata berada di tangan pemerintah daerah. Namun, pemerintah federal mengawasi transportasi dan transit senjata-senjata tersebut. Dengan demikian, embargo federal secara efektif dapat memblokir penggunaan izin ekspor yang diberikan di tingkat regional.
“Belgia memiliki kewajiban untuk melakukan segala upaya yang memungkinkan agar tidak turut berkontribusi pada situasi ini… Belgia memastikan bahwa pihaknya mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional dan mengirimkan sinyal yang jelas di tingkat Eropa dan internasional,” kata Prévot sebelumnya terkait kebijakan tersebut.
Sejak gencatan senjata di Gaza mulai berlaku pada 10 Oktober, pasukan Israel telah membunuh 483 warga Palestina dan melukai 1.287 lainnya dalam pelanggaran terang-terangan terhadap perjanjian tersebut.
Pasukan Israel juga membatasi masuknya makanan, bahan tempat tinggal, dan pasokan medis ke Gaza, tempat sekitar 2,4 juta warga Palestina hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.
Gencatan senjata tersebut mengakhiri kampanye genosida yang dimulai pada Oktober 2023 dan berlangsung sekitar dua tahun, yang menewaskan sedikitnya 71.562 warga Palestina serta melukai 171.379 orang lainnya.
Perang tersebut menyebabkan kehancuran luas, dengan sekitar 90 persen infrastruktur sipil Gaza rusak atau hancur, sementara biaya rekonstruksi diperkirakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa mencapai sekitar 70 miliar dolar AS.