Al-Quds, Purna Warta – sejak pecahnya pertempuran Badai al-Aqsa pada Oktober 2023, Zionis Israel menghadapi krisis besar yang berbahaya, yang mencerminkan retakan mendalam dalam struktur politik, ekonomi, dan keamanannya.
Baca juga: Profesor Hukum Internasional: Gugatan Genosida terhadap Tel Aviv adalah Kasus Terkuat dalam Sejarah
Israel di Jalur Kegagalan
Eran Yeshio, profesor ekonomi Universitas Tel Aviv, memperingatkan melalui Channel 12 bahwa Israel saat ini sedang dalam krisis besar menuju status “negara gagal”. Ia bahkan untuk pertama kalinya mengusulkan pemogokan ekonomi umum sebagai sarana sah menghadapi ancaman keruntuhan akibat kebijakan Netanyahu.
Yeshio menyoroti lima fakta utama yang memperlihatkan arah kehancuran Israel:
Migrasi Balik dan Brain Drain
2024 mencatat angka tertinggi emigrasi dalam dua dekade.
Times of Israel melaporkan 8.300 pekerja sektor teknologi meninggalkan Israel antara Oktober 2023–Juli 2024.
Kehilangan puluhan ribu tenaga ahli mengancam sektor teknologi tinggi, yang menyumbang sepertiga penerimaan pajak pendapatan.
Beban Ekonomi Pendudukan Gaza
Bank Israel memperkirakan biaya perang Gaza 2023–2024 mencapai 135 miliar shekel (±44 miliar dolar AS) lebih tinggi dari anggaran.
Hingga akhir 2025, biaya diprediksi menembus 250–300 miliar shekel.
Satu hari perang = 425 juta shekel, setara ±5% PDB tahunan.
Sanksi Eropa memperburuk keterpurukan ekonomi Israel.
Krisis Militer dan Kekurangan Personel
Mobilisasi besar-besaran cadangan tak mampu menutup penolakan komunitas Haredi untuk bertugas.
Ribuan cadangan menolak panggilan dinas akibat krisis moral, tekanan sosial-ekonomi.
Lonjakan angka bunuh diri dan turunnya motivasi perwira muda memperparah situasi.
Penurunan Peringkat Kredit dan Investasi
Lembaga seperti Moody’s dan S&P beberapa kali memangkas peringkat Israel.
Biaya pinjaman naik, investasi asing menurun, utang diprediksi mencapai 75% PDB.
Baca juga: Terungkap Rencana Trump untuk Gaza: Dokumen 38 Halaman Senyebut Nama Bin Salman dengan 10 Proyek
Merosotnya Dukungan Amerika Serikat
Pemerintahan Donald Trump jilid dua mengurangi bantuan 10%.
Ketergantungan berlebihan pada bantuan militer AS membatasi kemandirian strategis Israel.
Israel terancam dipaksa mandiri dalam pembiayaan militer dan keamanan.
Netanyahu Antara Judi Politik dan Koalisi Rawan
Sejak 2019, Netanyahu gagal menghadirkan stabilitas, terseret kasus korupsi, dan bergantung pada kelompok ultra-Ortodoks. Menurut Yeshio, koalisi rapuh ini memperdalam sifat otoritarian serta sektarian Israel. Netanyahu dipandang sebagai “penjudi politik” yang menggunakan perang Gaza untuk menunda pemilu 2026 dan mempertahankan kekuasaan.
Israel Menuju Titik Runtuh
Para analis menilai Israel sedang menuju status negara lemah, bahkan gagal. Perang Gaza bukan lagi sekadar konfrontasi militer, tetapi juga instrumen politik Netanyahu untuk bertahan. Di dalam negeri, protes publik meningkat, termasuk aksi keluarga tawanan Israel dan seruan pemogokan umum ekonomi.
Pakar dunia Arab, Ismat Mansour, menilai kebijakan Netanyahu telah menjadikan Israel terisolasi secara global dan berada di ambang perang saudara, sementara fondasi ekonominya yang bertumpu pada teknologi dan integrasi Barat kini terancam runtuh.
Analis lain, Mohammad al-Qeeq, menambahkan bahwa dengan memperpanjang perang Gaza demi citra “kemenangan”, Netanyahu justru membuka banyak front baru, tidak hanya militer, melainkan juga politik, ekonomi, dan sosial, yang semakin menjadikan Israel rezim terasing dan dibenci dunia.