Washington, Purna Warta – Sebuah laporan baru mengungkapkan bahwa pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah membatalkan rencananya untuk membuka kembali sebuah konsulat yang secara khusus ditujukan untuk urusan Palestina di kota Yerusalem (al-Quds) yang diduduki.
Dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada hari Senin (30/5), surat kabar Ibrani yang berbasis di al-Quds Israel Today mengatakan pemerintah Biden telah menyerah pada pendirian konsulat AS untuk Palestina di kota suci Yerusalem, Pusat Informasi Palestina melaporkan.
Baca Juga : Qatar dan Turki Kecam Keras Pelecehan Masjidul Aqsa oleh para Pemukim Zionis
Laporan itu lebih lanjut mencatat bahwa Amerika Serikat bermaksud untuk meningkatkan jabatan Wakil Asisten Menteri Luar Negeri untuk Israel dan Urusan Palestina Hady Amr menjadi Utusan Khusus untuk Palestina.
Dia akan bekerja secara langsung dengan Unit Urusan Palestina (PAU) dari Kedutaan Besar AS di Israel, dan memang akan menjadi perwakilan terpisah untuk Palestina dalam segala hal, tambahnya. Perkembangan terbaru datang karena Israel telah menyatakan penentangannya terhadap AS yang berencana untuk membuka kembali konsulat untuk Palestina di al-Quds yang diduduki, dengan mengatakan langkah itu sama saja melangkahi “kedaulatannya” atas kota yang disengketakan. Kembali pada bulan November, Perdana Menteri Israel Naftali Bennett menolak pembukaan kembali yang dijanjikan AS atas konsulatnya untuk Palestina di Timur al-Quds.
Dia mengatakan pada saat itu “tidak ada ruang” di al-Quds untuk misi diplomatik Amerika.
Pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump mengisyaratkan dukungan untuk klaim Israel atas al-Quds sebagai “ibu kota” dengan memindahkan kedutaan Amerika di sana dari Tel Aviv.
Baca Juga : ‘Israel dengan Bantuan AS dan Negara Arab Teluk Sedang Upayakan Normalisasi dengan Saudi’
Itu juga menutup konsulat AS di al-Quds, yang telah berfungsi sebagai kedutaan de facto untuk Palestina, dengan mengatakan itu tidak lagi diperlukan karena kedutaan baru telah mengambil alih fungsinya.
Memindahkan kedutaan AS ke al-Quds adalah di antara beberapa tindakan AS terhadap warga Palestina, yang menginginkan al-Quds Timur sebagai ibu kota negara masa depan mereka.
Biden telah berjanji untuk memulihkan hubungan dengan Palestina dan membuka kembali konsulat al-Quds. Namun, ia gagal memenuhi janjinya. Al-Quds Timur diduduki oleh Israel pada tahun 1967 dan secara efektif dianeksasi tiga tahun kemudian.
Israel mengklaim seluruh al-Quds, tetapi masyarakat internasional memandang sektor timur kota itu sebagai wilayah pendudukan.
Baca Juga : Lagi, Koalisi Saudi Sita Kapal Minyak Yaman
Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 478, diadopsi pada 20 Agustus 1980, melarang negara-negara mendirikan misi diplomatik di al-Quds.