Purna Warta – Pemerintahan Gabon meminta penutupan basis militer Prancis di negara Afrika tersebut. Pemerintah juga meminta peninjauan ulang perjanjian pertahanan mereka dengan Prancis, kata media Prancis RFI.
Menurut media itu, usulan tersebut disampaikan dalam sebuah laporan pada dialog nasional yang sedang berlangsung di Libreville ibukota Gabon. Dialog itu sendiri diadakan pemerintah militer dengan tujuan mengembalikan negara Afrika tersebut ke pemerintahan sipil. Resolusi tersebut diadopsi pada hari Sabtu (27/04) dalam sidang pleno peserta Dialog Nasional Inklusif. Sidang itu sendiri diharapkan akan selesai pada hari Selasa (30/04).
Baca juga: Cina Membantah Tuduhan AS Ikut Campur Dalam Pemilu Mereka
Prancis memiliki sekitar 400 prajurit yang ditugaskan di markas mereka di negara Afrika ini. Markas tersebut berlokasi di Libreville dan para prajurit ini memiliki tugas melatih militer Gabon. Pada bulan September lalu Paris menahan kooperasi militer mereka dengan Gabon akibat kudeta yang melengserkan Presiden Ali Bongo. Akan tetapi, beberapa minggu kemudian Kementerian Angkatan Bersenjata Prancis mengumumkan bahwa mereka akan melanjutkan kooperasi perlahan-lahan.
Keputusan Gabon untuk mengakhiri operasi militer Prancis ini serupa dengan gerakan sejumlah negara koloni Prancis lainnya. Pemimpin militer di Burkin Faso, Mali dan Niger telah memutus hubungan pertahanan mereka dengan Prancis. Mereka berdalih bahwa Paris gagal menangani para pemberontak jihad di wilayah Sahel dalam misi yang berjalan selama bertahun-tahun.
Pemimpin militer Gabon Jenderal Brice Oligui Nguema memimpin kudeta bulan Agustus demi mencegah Bongon menjabat menjad presiden untuk ketiga kalinya setelah berkuasa 14 tahun. Ia berjanji akan mengembalikan pemerintahan di bulan Agustus tahun 2025.