Tel Aviv, Purna Warta – Dengan berakhirnya agresi Israel ke Jalur Gaza, dimulailah goncangan politik dalam tubuh rezim Zionis, termasuk hari penentuan bagi Banjamin Netanyahu. Yair Lapid, Ketua partai Yesh Atid, yang ditunjuk untuk menyusun Kabinet sedang berupaya mengajukan satu draf hukum kepada Parlemen Knesset, menutup potensi Benjamin Netanyahu kembali ke kursi Perdana Menteri.
Hari ini, Senin (24/5), Yair Lapid dijadwalkan memaparkan draf di tengah Parlemen yang berisi tentang aturan serta hukum menutup kemungkinan seseorang untuk menjabat Perdana Menteri pasca dua periode jabatan dan menolak siapapun yang memiliki kasus di pengadilan untuk mengemban tugas pembentukan Kabinet.
Baca Juga : Gonjang-ganjing Politik Israel Pasca Perang Gaza
Draf tersebut akan diajukan ke Komite di Knesset dan Mansour Abbas pada Senin. Ketua partai United Arab List, menyatakan bahwa dirinya akan mendukung draf tersebut.
Ketika Komite di Knesset menyetujui draf, maka Parlemen Knesset akan mengajukan pemungutan suara antar anggota.
Jika draf lolos disetujui, Benjamin Netanyahu tidak akan lagi menjabat Perdana Menteri karena ini adalah periode keempat setelah tiga periode menjabat semenjak 2008. Kasus kejahatan finansialnya juga akan menjadi penghalang keduanya untuk menjabat sebagai Ketua koalisi.
Baca Juga : Demo Anti Netanyahu Kembali Bergema di Jalanan Israel
Media-media berbahasa Ibrani mengabarkan bahwa pengajuan Benjamin Netanyahu juga akan mengalami kegagalan secara otomatis.
Pasca Pemilu pada Maret lalu, Benjamin Netanyahu tidak sukses menyusun Kabinet. Koalisi dengan partai-partai juga tidak membuahkan hasil dan menyisakan perselisihan dan kontroversi hingga akhirnya gagal total sampai waktu ditentukan.
Benjamin Netanyahu kini hanya bisa berharap lawannya, yaitu Yair Lapid gagal dalam tugas penyusunan Kabinet sehingga menarik Israel ke periode pemilihan umum ke-5 dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun. Pemilu ke-5 akan memutus upaya Pengadilan yang telah mengincarnya dalam waktu lama.