Kiev, Purna Warta – Pemberitaan Axios melaporkan bahwa Ukraina telah memanggil duta besar rezim zionis Israel karena Tel Aviv gagal memenuhi janjinya untuk membantu Ukraina.
Sumber berita internasional melaporkan bahwa Michael Brodsky, duta besar rezim Zionis di Kiev, dipanggil ke Kementerian Luar Negeri Ukraina untuk menyampaikan protes negara Eropa Timur ini terkait kurangnya kemajuan dalam implementasi perjanjian yang dicapai selama kunjungan Menteri Luar Negeri Israel ke ibukota Ukraina.
Baca Juga : Lieberman: Netanyahu Lebih Berbahaya Bagi Israel daripada Iran dan Hizbullah
Menurut laporan, dalam pertemuan ini, pihak Ukraina menyatakan ketidakpuasannya dengan kurangnya kemajuan dalam kesepakatan yang dicapai terkait penerimaan pinjaman 200 juta dolar dari Israel.
Pihak Ukraina juga menyatakan ketidaksenangan bahwa rezim Zionis tidak memasukkan kelompok Wagner dalam daftar organisasi teroris, meskipun Tel Aviv meminta Kiev untuk mempertimbangkan Korps Pengawal Revolusi Islam sebagai organisasi teroris.
Sejauh ini, rezim Zionis menolak memberikan senjata dan sistem pertahanan ke Ukraina karena takut menimbulkan konflik dengan Rusia, yang memiliki kehadiran militer di Suriah.
Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu baru-baru ini mengatakan dalam sebuah wawancara dengan saluran Amerika CNN bahwa Tel Aviv sedang mempertimbangkan masalah bantuan militer ke Ukraina. Perdana Menteri rezim Zionis menjawab pertanyaan tuan rumah jaringan ini tentang kemungkinan bantuan Tel Aviv ke Ukraina, terutama di bidang pasokan sistem Kubah Besi, dengan mengatakan: “Ya, saya pasti sedang menyelidikinya.”
Baca Juga : Unjuk Rasa Berlanjut di Prancis, Kebrutalan Polisi Semakin Menjadi
Komentar Netanyahu muncul setelah kunjungan Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken ke Palestina yang diduduki, di mana dia meminta rezim untuk meningkatkan bantuan militer ke Ukraina.
Menyusul pernyataan tersebut, Rusia memperingatkan rezim Zionis terhadap tindakan apapun untuk mengirim senjata ke Ukraina. Maria Zakharova, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, mengatakan kepada wartawan tentang masalah ini: “Maksud kami adalah bahwa semua negara yang mengirim senjata ke Ukraina harus tahu bahwa angkatan bersenjata kami menganggap senjata ini sebagai target yang sah.”