Minsk, Purna Warta – Pada saat yang sama dengan krisis Ukraina, pemerintah Belarusia mengizinkan diadakannya referendum, di mana 65,2% responden menerima untuk mengubah status hukum pengayaan senjata nuklir miliknya.
Ketika ketegangan antara Rusia dan Ukraina meningkat, para pejabat Belarusia mengadakan referendum pada hari Minggu (29/2) untuk mencabut larangan hukum atas senjata nuklir.
Baca Juga : Khatibzadeh: Kami Tidak Akan Menerima Apa Pun Selain Ketentuan JCPOA
Menurut sumber media internasional, sebuah referendum di Belarus telah menjadi berita utama karena Amerika Serikat dan beberapa negara Barat telah mengklaim adanya dukungan pasukan militer Belarusia terhadap Rusia ketika menyerang Ukraina.
“Sementara Belarus telah menjadi titik keberangkatan bagi pasukan Rusia untuk memasuki Ukraina, sebuah referendum diadakan di bekas republik Soviet, yang menurutnya mengadopsi sebuah konstitusi baru,” Laporan pemberitaan TRT.
Komisi Pemilihan Pusat Belarus mengatakan dalam sebuah referendum pada hari Minggu (27/2) bahwa 65,2% responden mendukung berakhirnya status non- senjata nuklir Belarusia.
Referendum itu dilakukan di tengah komentar dalam beberapa hari terakhir tentang kemungkinan senjata nuklir dikerahkan di Belarus untuk melawan ancaman Barat, dan Presiden Alexander Lukashenko telah angkat bicara.
Baca Juga : Liga Arab Serukan Solusi Diplomatik Untuk Masalah Ukraina
Selama percakapan dengan presiden Perancis, Presiden Alexander Lukashenko telah berkata kepadanya bahwa jikalau Amerika Serikat atau Perancis telah mentransfer senjata nuklirnya ke Polandia, Lituania, dan perbatasan Belarusia, maka kami akan meminta presiden Rusia Putin untuk mengirimkan senjata nuklirnya ke Belarusia.
Menjelang referendum di Belarus untuk mengubah status hukum senjata nuklir negara itu, negara-negara Barat telah menyatakan bahwa mereka tidak mengakui hasil referendum. Orang Barat telah mengklaim bahwa referendum tersebut merupakan sebuah penindasan yang meluas terhadap kaum oposisi negara tersebut.
Menurut beberapa laporan, protes terhadap kebijakan pemerintah terjadi di beberapa kota kemarin saat referendum di Belarus berlangsung, dengan beberapa aktivis hak asasi manusia yang mengklaim bahwa pasukan keamanan Belarusia dan polisi telah menangkap setidaknya 290 pengunjuk rasa.
Baca Juga : Pemeliharaan Kabel Serat Optik Laut Dilakukan Untuk Pertama Kalinya Dengan Kekuatan Dalam Negeri Iran.
Perkembangan baru-baru ini di Belarusia telah terjadi ketika negara itu sedang bersiap untuk menjadi tuan rumah pembicaraan antara delegasi Rusia dan Ukraina. Delegasi Ukraina dilaporkan tiba di Belarus hari Senin (28/2). Anatoly Glaz, juru bicara Kementerian Luar Negeri Belarusia mengatakan bahwa platform dalam pembicaraan antara Rusia dan Ukraina di Belarus telah disiapkan dan pembicaraan akan dimulai segera setelah semua delegasi tiba.