Paris, Purna Warta – Prancis menuduh Inggris bermain politik dengan hak penangkapan ikan Pasca-Brexit setelah London dan Channel Island of Jersey menolak izin puluhan kapal penangkap ikan Prancis untuk beroperasi di perairan teritorial mereka.
Perselisihan antara Inggris dan Prancis atas hak penangkapan ikan Pasca-Brexit di Selat Inggris kembali berkobar setelah pemerintah Jersey yang memerintah sendiri 14 mil (22 kilometer) di lepas pantai Prancis, menolak 75 aplikasi lisensi dari nelayan Prancis untuk beroperasi di perairannya.
Menteri Kelautan Prancis Annick Girardin mengatakan bahwa negaranya dan Uni Eropa akan menangani masalah ini dalam dua minggu ke depan kecuali Inggris dapat menyelesaikan perselisihan dengan cepat.
“Paris sedang mempertimbangkan langkah-langkah yang akan melibatkan energi dan perdagangan, serta layanan kereta api dan layanan untuk pelajar Inggris yang tinggal di Prancis,” kata Girardin setelah pertemuan dengan perwakilan perikanan pada hari Rabu (29/9).
Dia meminta negara-negara Eropa lainnya untuk menunjukkan solidaritas karena apa yang sedang dialami Prancis hari ini, beberapa orang lain juga akan melaluinya.
“Perairan Prancis tidak boleh disandera oleh Inggris untuk tujuan politik,” tambahnya.
Dalam perjanjian perdagangan dan kerja sama Brexit yang dicapai, ada perjanjian perikanan UE-Inggris yang menawarkan nelayan Prancis untuk terus memancing di zona 6-12 mil laut dari pantai Inggris hingga tahun 2026 jika mereka dapat membuktikan bahwa mereka sebelumnya telah beroperasi di zona perairan tersebut.
Menteri Luar Negeri Jersey, Ian Gorst, bersikeras bahwa pemerintahnya telah mengambil pendekatan pragmatis dalam mengeluarkan 64 lisensi penuh dan 31 lisensi sementara untuk kapal Prancis, di atas 47 kapal yang sudah dilisensikan awal tahun ini.
Gorst mengatakan bahwa sementara beberapa pelamar mungkin sebelumnya memiliki izin untuk menangkap ikan di perairan Jersey, perjanjian perdagangan UE-Inggris hanya memberikan hak kepada mereka yang dapat membuktikan bahwa mereka benar-benar telah beroperasi di perairan tersebut setidaknya selama 11 hari selama tiga tahun sebelumnya.
Pemerintah Prancis mengatakan 87 kapal penangkap ikan yang lebih kecil telah mengajukan izin, bukan 47 kapal seperti yang dikatakan London.
Beberapa bulan sebelumnya, Prancis mengancam akan memutus pasokan listrik ke Jersey jika tidak mengalah pada tuntutan negaranya, yang iketahui 95% kebutuhan listriknya dipasok dari Prancis. Pada saat itu, lusinan kapal Prancis mengepung pelabuhan utama pulau itu dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengirim kapal patroli angkatan laut ke perairan Channel.
Kekhawatirannya adalah bahwa keputusan terbaru Jersey dapat menyebabkan hal serupa terjadi kembali.
Juru bicara pemerintah Prancis Gabriel Attal mengatakan bahwa keputusan itu benar-benar tidak dapat diterima dan bertentangan dengan perjanjian yang ditandatangani dalam kerangka Brexit, ia mengancam pembalasan melalui Brussels.
“Kami akan melanjutkan dan meningkatkan hubungan kami dengan Komisi (Eropa) untuk bergerak maju dalam masalah ini, dan juga untuk mempelajari kemungkinan tindakan pembalasan yang dapat diambil jika perjanjian tidak dihormati,” tambahnya.
Hubungan Inggris-Prancis sudah tegang, Paris menuduh London bermain di belakang untuk menandatangani kesepakatan pertahanan baru untuk menyediakan kapal selam bertenaga nuklir buatan AS ke Australia sebagai bagian dari perjanjian pertahanan Asia Tenggara yang lebih besar.
Pekan lalu Australia tiba-tiba membatalkan kontrak 2016 untuk membeli kapal selam Prancis senilai $40 miliar, dan sebaliknya memilih kapal selam bertenaga nuklir AS sebagai bagian dari aliansi AUKUS dengan Washington dan London.
Keputusan Australia untuk memutuskan kontrak dengan Prancis demi kapal bertenaga nuklir Amerika, memicu kemarahan di Paris. Presiden Emmanuel Macron memanggil duta besarnya untuk AS dan Australia dengan kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya.