Jenewa, Purna Warta – Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengatakan bahwa penghormatan terhadap HAM telah mengalami kemunduran.
Dia menyerukan pembaharuan terhadap Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) setelah 75 tahun penandatanganannya. Deklarasi tersebut, sambungnya, seakan diserang dari semua pihak, mulai dari perang yang berkecamuk di Ukraina dan ancaman terhadap hak-hak dari melonjaknya angka kemiskinan, kepalaran dan bencana iklim. “Beberapa pemerintah mengikis habis deklarasi tersebut. Yang lain menggunakan bola penghancur,” katanya.
Baca Juga : Menlu Iran Kritik Keras PBB yang Disebutnya Alat Politik Kekuatan Barat
Hal tersebut disampikan Guterres pada pembukaan sesi tahunan utama Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Dia juga dalam penyampaiannya menggambarkan pengabaian dan penghinaan terhadap hak asasi manusia di seluruh dunia sebagai peringatan.
Guterres mengatakan bahwa invasi Rusia ke Ukraina telah memicu pelanggaran hak asasi manusia yang paling masif yang pernah terjadi di dunia saat ini. “Invasi ini telah menyebabkan kematian, kehancuran dan pengungsian yang meluas,” sebutnya.
Sementara, abad yang lalu telah menyaksikan kemajuan yang menakjubkan dalam hal hak asasi manusia dan pembangunan manusia. “Alih-alih melanjutkan kemajuan ini, kita malah mengalami kemunduran,” ujarnya.
Dewan HAM PBB yang berbasis di Jenewa adalah satu-satunya badan yang terdiri dari pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Tubuh organisasi itu tidak memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum. Akan tetapi perdebatannya sering kali meningkatkan pengawasan terhadap masalah dan dapat memacu penyelidikan yang memberi bukti ke pengadilan nasional dan internasional.
Lebih dari 100 kepala negara hingga perwakilan menteri ambil bagian dalam sidang Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa yang dimulai pada Senin, 27 Februari 2023.
Badan global ini berupaya mengatasi masalah mulai dari dugaan kejahatan perang Rusia Ukraina hingga perlakuan Cina terhadap kaum muslim minoritasnya. Sesi Dewan HAM PBB di Jenewa itu akan berlangsung hingga 4 Maret. Banyak negara akan berusaha untuk memperpanjang mandat badan investigasi PBB yang dibentuk untuk menyelidiki kekejaman di Ukraina.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, saat menghadiri Sidang Dewan HAM PBB ke-52 di Jenewa, Swiss, Senin (27/2), menyampaikan pencalonan diri Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026.
Retno menyampaikan pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM mengangkat tema Inclusive Partnership for Humanity yang bertujuan menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap penegakan hak asasi manusia (HAM). Pada kesempatan itu, Menlu Retno meminta dukungan dari negara-negara terhadap pencalonan Indonesia tersebut.
Sidang Dewan HAM PBB ke-52 itu digelar bertepatan dengan Peringatan 75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dalam sidang Dewan HAM PBB, Menlu RI mengajak semua negara untuk memperkuat komitmen terhadap penegakan hak asasi manusia.