Moskow, Purna Warta – Rusia telah memperingatkan agar tidak menjatuhkan sanksi terhadap militer Myanmar. Sebab, menurut Rusia, tindakan hukuman dapat memicu perang saudara besar-besaran di negara Asia Tenggara itu.
Kekuatan internasional telah berusaha untuk memberikan sanksi pada pemerintahan militer Myanmar karena pasukannya telah terlibat dalam penumpasan brutal terhadap pengunjuk rasa.
Orang-orang turun ke jalan sejak militer menggulingkan pemerintah pemimpin de facto Aung Sun Suu Kyi dan memenjarakannya dan para pemimpin politik lainnya pada 1 Februari.
Lebih dari 570 orang telah dibunuh oleh pasukan keamanan sejak itu, sebagaimana filaporkan kelompok advokasi Asosiasi Tahanan Politik (AAPP) pada hari Selasa (6/4).
Pasukan keamanan telah menangkap hampir 3.500 orang, dengan sekitar empat perlima dari mereka masih ditahan, menurut AAPP.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan pada hari Selasa (6/4) bahwa tindakan hukuman justru akan “mendorong Burma menuju konflik sipil besar-besaran.”
“Jalan menuju ancaman dan tekanan, termasuk penggunaan sanksi terhadap pemerintah Myanmar saat ini, tidak memiliki kemunhkinan berhasil dan sangat berbahaya,” kata juru bicara itu.
Militer telah berusaha untuk membenarkan kudeta tersebut dengan menuduh bahwa partai Suu Kyi memenangkan pemilihan pada akhir tahun 2020 dengan mencurangi pemungutan suara.
Pada hari Selasa (6/4), pengunjuk rasa turun ke jalan di kota terbesar negara itu, Yangon, untuk menandai kematian ratusan “martir”.
Militer juga telah meningkatkan tindakan keras terhadap kelompok minoritas etnis yang mencari otonomi yang telah mengumumkan dukungan mereka untuk protes anti-kudeta.
Pekan lalu, junta melancarkan serangan udara terhadap posisi pasukan Persatuan Nasional Karen (KNU). Laporan media mengatakan sekitar 20 orang tewas dalam serangan itu.
KNU, yang menandatangani gencatan senjata dengan pemerintah pada 2012, mengatakan “pengeboman dan serangan udara tanpa henti” telah menargetkan “warga sipil tak bersenjata” di tanah air mereka di sepanjang perbatasan dengan Thailand.
Tetangga regional Myanmar juga sepakat pada hari Senin untuk mengadakan pertemuan mengenai krisis, menurut Brunei, ketua dari 10 anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
Baca juga: Rusia Daftarkan Vaksin COVID-19 Pertama di Dunia untuk Hewan