Copenhagen, Purna Warta – Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menyebut pembicaraan terbaru dengan pejabat Amerika Serikat mengenai Greenland berlangsung “sulit”, seraya menegaskan masih adanya perbedaan mendasar terkait kedaulatan di kawasan Arktik.
Pernyataan tersebut disampaikan Frederiksen setelah pertemuan antara perwakilan Denmark, Greenland, dan Amerika Serikat di Gedung Putih. Ia mengapresiasi sikap tegas para menteri yang mewakili Kerajaan Denmark dalam menolak klaim Washington.
“Ini adalah pertemuan yang sulit, dan penting bagi kami untuk dengan jelas menyampaikan posisi Kerajaan serta membantah tuduhan pihak Amerika,” ujar Frederiksen kepada stasiun televisi Denmark TV2 pada Kamis.
Pertemuan tersebut melibatkan Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen dan Menteri Luar Negeri Greenland Vivian Motzfeldt, yang bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio serta Wakil Presiden JD Vance di Washington, DC.
Menurut Rasmussen, diskusi tersebut belum mampu mengubah sikap Amerika Serikat yang terus mendorong pengambilalihan Greenland. Meski demikian, ketiga pihak sepakat membentuk kelompok kerja tingkat tinggi guna “mencari jalan ke depan bersama”.
AS Tetap Tekan Klaim atas Greenland
Frederiksen menegaskan bahwa perbedaan pandangan yang bersifat fundamental masih bertahan, dan Denmark akan terus berupaya mencegah segala bentuk upaya Amerika Serikat untuk menguasai pulau Arktik tersebut. Pemerintah Denmark dijadwalkan memberikan penjelasan resmi kepada parlemen pada Jumat.
Washington berulang kali menekankan nilai strategis Greenland. Presiden AS Donald Trump sebelumnya menyatakan bahwa Greenland seharusnya menjadi bagian dari Amerika Serikat demi meningkatkan keamanan nasional dan memperkuat pertahanan “dunia bebas” menghadapi China dan Rusia.
Menanggapi hal itu, otoritas Denmark dan Greenland kembali menegaskan bahwa integritas wilayah mereka harus dihormati.
Greenland merupakan bagian dari Kerajaan Denmark sejak 1953 dan memperoleh status otonomi pada 2009, termasuk hak mengatur urusan dalam negeri sendiri. Status ini menjadi titik sentral dalam perdebatan saat ini, ketika Copenhagen dan Nuuk terus mempertahankan posisi mereka dari tekanan Washington.
Ketegangan diplomatik ini menyoroti meningkatnya friksi Greenland–Amerika Serikat sekaligus membuka perdebatan yang lebih luas mengenai kedaulatan Arktik. Sementara Washington membingkai kepentingannya dari sudut pandang strategis, Denmark menegaskan bahwa setiap keputusan terkait Greenland harus menghormati kerangka hukum yang berlaku dan prinsip pemerintahan sendiri.