Greenland, Purna Warta – Pimpinan politik Greenland secara tegas menolak segala upaya Amerika Serikat untuk menguasai pulau Arktik tersebut, menyusul pernyataan Presiden AS Donald Trump yang kembali mengisyaratkan kemungkinan penggunaan kekuatan guna merebut wilayah otonom Denmark itu.
Penolakan itu disampaikan melalui pernyataan bersama yang jarang terjadi, dirilis Jumat malam, dan ditandatangani oleh para pemimpin lima partai yang memiliki kursi di parlemen Greenland. Pernyataan tersebut secara langsung merespons klaim Trump bahwa Amerika Serikat “akan melakukan sesuatu terhadap Greenland, apakah mereka menyukainya atau tidak.”
“Kami tidak ingin menjadi orang Amerika, kami juga tidak ingin menjadi orang Denmark. Kami ingin menjadi orang Greenland,” ujar para pemimpin partai, seraya menegaskan bahwa “masa depan Greenland harus ditentukan oleh rakyat Greenland sendiri.”
“Massa depan negara kami tidak boleh dicampuri oleh negara lain. Kami harus menentukannya sendiri—tanpa tekanan untuk mengambil keputusan tergesa-gesa, tanpa penundaan, dan tanpa campur tangan pihak luar,” tambah mereka.
Bayang-bayang kolonialisme
Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran di berbagai ibu kota Eropa setelah Gedung Putih pekan ini mengonfirmasi bahwa Trump masih berminat mengakuisisi Greenland dan tidak menutup kemungkinan opsi militer. Upaya diplomatik pun kian digencarkan seiring negara-negara Eropa berusaha menyusun respons bersama.
Di Greenland, reaksi publik mencerminkan sensitivitas mendalam yang berakar pada sejarah kolonial wilayah tersebut. Julius Nielsen, nelayan berusia 48 tahun di Nuuk, mengatakan kepada AFP, “Amerika, tidak! Kami sudah terlalu lama menjadi koloni. Kami tidak siap untuk dijajah lagi.”
Greenland berada di bawah pemerintahan kolonial Denmark hingga 1953 dan memperoleh otonomi internal pada 1979. Meski kemerdekaan tetap menjadi aspirasi jangka panjang bagi banyak warga, terdapat kehati-hatian luas terkait kecepatan transisi menuju kedaulatan penuh.
“Saya sangat menyukai gagasan kemerdekaan, tetapi menurut saya kita harus menunggu. Bukan sekarang. Bukan hari ini,” ujar Pitsi Mari, pekerja telekomunikasi di ibu kota.
Tekanan kemerdekaan
Koalisi pemerintah saat ini menegaskan kembali sikap tersebut dengan menolak pemisahan segera dari Denmark. Bahkan Naleraq—partai oposisi yang meraih 24,5 persen suara dalam pemilu legislatif Greenland 2025 dan mendorong kemerdekaan cepat—ikut menandatangani pernyataan bersama yang menolak tekanan eksternal.
“Sudah saatnya kami mulai mempersiapkan kemerdekaan yang telah kami perjuangkan selama bertahun-tahun,” tulis anggota parlemen Naleraq, Juno Berthelsen, dalam unggahan Facebook.
Trump berulang kali menyatakan bahwa penguasaan AS atas Greenland penting bagi keamanan nasional, dengan merujuk pada meningkatnya aktivitas Rusia dan China di Arktik. Pada Jumat, ia mengatakan, “Kami tidak akan membiarkan Rusia atau China menguasai Greenland. Jika kami tidak bertindak, itulah yang akan terjadi. Jadi kami akan melakukan sesuatu—entah dengan cara baik atau cara yang lebih sulit.”
Greenland, yang terletak di antara Amerika Utara dan Arktik, semakin menarik perhatian internasional karena posisinya yang strategis, cadangan mineral tanah jarang, serta perkiraan potensi besar minyak dan gas. Amerika Serikat telah mempertahankan kehadiran militernya di pulau itu sejak Perang Dunia II.
Dampak diplomatik
Denmark dan sejumlah sekutu Eropa menyatakan keterkejutan atas pernyataan Trump. Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen memperingatkan bahwa invasi terhadap Greenland akan mengakhiri “segalanya,” merujuk pada NATO dan kerangka keamanan transatlantik pascaperang.
Trump kemudian berupaya melunakkan nada bicaranya dengan mengatakan, “Saya juga penggemar Denmark. Mereka sangat baik kepada saya.” Namun, ia tetap mempertanyakan kedaulatan Denmark dengan menyatakan bahwa pendaratan kapal Denmark 500 tahun lalu “tidak serta-merta berarti mereka memiliki tanah tersebut.”
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dijadwalkan bertemu dengan Menlu Denmark dan para pejabat Greenland pekan depan, di tengah percepatan kontak diplomatik untuk meredam dampak kontroversi tersebut.
Sementara itu, Panglima Tertinggi Militer NATO di Eropa, Jenderal Alexus Grynkewich, mengatakan aliansi tidak menghadapi krisis segera meski polemik terus bergulir, seiring Trump mendekati akhir tahun pertamanya kembali berkuasa.