London, Purna Warta – Pada konferensi tahunan Partai Buruh Inggris, para anggotanya menyerukan diakhirinya perdagangan senjata Inggris dengan Israel, dan menyatakan bahwa rezim Zionis telah menerapkan kebijakan apartheid terhadap Palestina.
Keir Starmer, pemimpin Partai Buruh Inggris, menghadapi hari yang mengejutkan di konferensi partainya pada hari Senin, ketika para delegasi yang hadir pada konferensi tahunan partai di Brighton datang dengan memiliki rencana yang berani untuk membela Palestina dan salah satu anggota kabinet Shadow mengundurkan dengan pernyataan yang mengandung amarah serta mengutuk kepemimpinan Starmer.
Partai Buruh memberikan suara sangat besar pada konferensi yang menyerukan partai untuk mendukung sanksi terhadap Israel atas tindakan ilegalnya di bawah hukum internasional, untuk menghentikan perdagangan senjata Inggris dengan rezim Zionis, dan juga perdagangan lainnya.
Menurut situs berita Timur Tengah I, pemungutan suara itu merupakan aib bagi Starmer, yang telah meremehkan masalah Palestina sejak menggantikan Jeremy Corbyn.
Shadow Deputy, Andy McDonald mengatakan pengunduran dirinya selama konferensi dan menyatakan bahwa Starmer telah melanggar kewajibannya ketika terpilih sebagai pemimpin partai buruh untuk menyatukan kebijakan sosialis.
Menurut surat kabar Inggris “Independen”, perwakilan Partai Buruh menentang kepemimpinan partai yang tidak mendukung sanksi terhadap Israel karena penerapan sistem apartheid terhadap Palestina.
Rencana tersebut menyerukan tindakan untuk menghentikan pembangunan pemukiman, mencabut aneksasi apa pun, dan mengakhiri pendudukan Tepi Barat dan pengepungan Gaza.
Oleh karena itu, sanksi harus dijatuhkan untuk memastikan bahwa rezim Zionis dapat menghormati Tepi Barat dan menghormati hak rakyat Palestina untuk kembali ke rumah mereka sebagaimana hal ini telah terabaikan dalam hukum internasional.
Rencana tersebut mengutip laporan dari kelompok hak asasi manusia yang secara eksplisit menyimpulkan bahwa Israel melakukan kejahatan apartheid seperti yang didefinisikan oleh PBB.
Pada bulan Maret, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) meluncurkan penyelidikan atas kejahatan perang Israel di wilayah Palestina. Dalam sebuah surat kepada “Teman Konservatif Israel”, sebuah organisasi pro-Zionis yang berpengaruh, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson sangat menentang penyelidikan tersebut dilakukan, dan menyebutnya sebagai serangan terhadap Israel.
Lawrence Wilkersen, seorang pensiunan kolonel AS dan sekretaris negara Colin Powell, mengatakan pada bulan Juni bahwa rezim Zionis tidak akan ada selama 20 tahun lagi karena ia melegitimasi dirinya sendiri dan muncul sebagai rezim apartheid.