Moskow, Purna Warta – Melalui Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova pemerintah Rusia mengecam larangan keterlaluan terhadap media negara itu oleh pemerintah Barat. Zakharova menyebut langkah itu sebagai pelanggaran kebebasan berbicara.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan pada hari Kamis (29/12) bahwa tindakan keras Barat terhadap media Rusia bukan hanya pelanggaran mencolok terhadap kebebasan berbicara, tetapi juga bersifat diskriminatif.
Awal bulan ini, regulator TV Prancis Arcom memerintahkan operator satelit Eutelsat untuk menghentikan penyiaran Channel One Russia, Rossiya 1, dan saluran NTV. Zakharova mengatakan operator Prancis itu di bawah tekanan nyata dari pihak berwenang.
“Larangan itu adalah bukti lain bahwa model demokratisasi ideal Barat sebenarnya tidak lebih dari alat untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri,” kata Zakharova. Ia menambahkan, “Moskow marah dengan langkah-langkah baru yang diambil oleh Paris yang bertujuan untuk memperkenalkan lebih banyak larangan penyiaran di media Rusia, baik di wilayahnya maupun di UE secara keseluruhan.”
Zakharova berkata, “Tampilan Russophobia seperti itu, yang, sayangnya, telah menjadi hal biasa, menunjuk aspirasi untuk membungkam suara apa pun yang memberikan alternatif bagi propaganda UE dengan cara apa pun.”
Disebutkan sebelumnya media Rusia meliput berita yang ditolak oleh media arus utama Prancis, dan Uni Eropa pada umumnya. Banyak yang mencela penyensoran media Rusia di seluruh Eropa, yang disebut Russia Today, sebagai tindakan sangat munafik. Namun, Pengadilan Umum Uni Eropa baru saja menolak banding RT Prancis Rusia untuk menegakkan kebebasan pers untuk semua negara.
“Masyarakat Eropa dirampas haknya untuk bebas mengakses informasi,” kata Zakharova. Ia lebih lanjut mengatakan, “Paris dan Brussel mungkin takut pada netizen, setelah melihat sudut pandang dan gambaran dunia yang berbeda yang tidak sesuai dengan yang ditampilkan oleh arus utama media Barat, akan menarik kesimpulan mereka sendiri tentang politik global dan konflik Ukraina.”
Presiden Prancis Emmanuel Macron adalah pemimpin Barat pertama yang menyerukan larangan di seluruh Eropa terhadap media pemerintah Rusia setelah Moskow memulai operasi militernya di Ukraina pada Februari lalu.