Athena, Purna Warta – Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Yunani dengan tegas menolak klaim ngaco dan tidak berdasar bahwa negara itu terkait dengan dugaan plot untuk melakukan serangan di daerah-daerah yang sering dikunjungi oleh orang Israel di Athena tengah.
“Laporan palsu terkait serangan itu jelas merupakan bagian dari skenario amatir yang dibangun oleh rezim Israel untuk mengalihkan opini publik dan upaya untuk menutupi perkembangan internal rezim,” kata misi diplomatik Iran dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis (30/3).
Polisi Yunani menangkap dua warga negara Pakistan pada hari Selasa yang diduga merencanakan serangan terhadap sasaran Israel dan Yahudi di negara Eropa Tenggara itu.
Agen mata-mata Israel Mossad mengklaim dalam sebuah pernyataan bahwa mereka telah membantu penyelidikan dan bahwa keduanya adalah “bagian dari jaringan Iran yang luas, dioperasikan dari Iran di banyak negara.”
Kedua pria, 27 dan 29 tahun, ditahan di markas polisi di Athena tengah, kata pihak berwenang Yunani. Orang ketiga, yang tidak berada di Yunani, dicari untuk diinterogasi dan didakwa secara in absentia.
Seorang sumber polisi mengatakan orang-orang itu menargetkan sebuah bangunan yang menampung sebuah restoran Yahudi dan pusat doa.
Tuduhan itu muncul ketika pengunjuk rasa Israel telah mengadakan demonstrasi massa selama hampir tiga bulan untuk mengekspresikan dan meningkatkan penentangan terhadap rencana kabinet sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk merombak sistem peradilan rezim.
Netanyahu mengumumkan pada Senin malam bahwa dia untuk sementara membekukan RUU tersebut. Dia mengatakan dia bertekad untuk meloloskan rencana reformasi peradilan.
Namun, pengunjuk rasa Israel bersumpah bahwa mereka akan terus maju dengan demonstrasi di seluruh wilayah pendudukan “selama undang-undang tersebut berlanjut dan tidak dibatalkan.”
Perjuangan atas rencana tersebut menggambarkan perpecahan yang mendalam dalam masyarakat Israel antara pendukung pemerintahan sayap kanan petahana, yang mengatakan bahwa perubahan yudisial diperlukan dan semakin banyak orang yang menentang rencana Netanyahu, yang berpendapat bahwa langkah tersebut akan melemahkan kemerdekaan dari peradilan.