Brussel, Purna Warta – Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa (UE) mengatakan suara bulat untuk menyetujui sanksi baru terhadap Rusia terkait konfliknya dengan Ukraina.
Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Joseph Borrell mengatakan Selasa malam (22/2) bahwa dengan suara bulat telah menyetujui sanksi baru terhadap Rusia atas konfliknya dengan Ukraina.
Setelah pertemuan luar biasa para menteri luar negeri Uni Eropa, Borrell mengklaim bahwa sanksi akan sangat merugikan Rusia.
Baca Juga : Putin: Kami Berikan Dukungan Militer Kepada Luhansk dan Donetsk
“Sanksi Rusia tersebut menargetkan 27 individu dan lembaga yang terlibat dalam pelanggaran kedaulatan Ukraina,” kata Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Borrell.
“Sanksi ini menargetkan kekuatan Rusia dalam akses pasar keuangan,” kata kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa.
“Pasukan Rusia saat ini berada di wilayah Ukraina, yang berarti pembatalan perjanjian Minsk,” katanya.
“Kami telah menerima permintaan dari Ukraina untuk mendukung negaranya dalam melawan serangan dunia maya dan kami akan mengirim tim untuk membantu ibu kota Kiev,” kata Borrell.
Baca Juga : Masuknya Para Perwira Israel di Al-Mahrah
“Eropa ada pada saat kondisi Ukraina sangat berbahaya,” tambahnya.
Dia mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin tidak ada dalam daftar sanksi Uni Eropa, tetapi anggota pertemuan Duma yang mengakui kemerdekaan Donetsk dan Luhansk ada dalam daftar sanksi.
Uni Eropa (UE) telah mengumumkan bahwa pihaknya sedang mengupayakan sanksi terhadap 351 anggota parlemen Rusia yang memberikan suara untuk mendukung kemerdekaan Donetsk dan Luhansk.
Presiden Komisi Eropa dan Dewan Eropa juga menyebut langkah Rusia sebagai ilegal dan tidak dapat diterima karena telah mengakui dua republik Donetsk dan Luhansk di Ukraina timur, dan mengatakan bahwa Brussel akan memberikan paket sanksi pertama terhadap Rusia sore ini (22/1).
Baca Juga : Suriah Dukung Pengakuan Kemerdekaan Donetsk dan Luhansk
Mereka menambahkan bahwa sanksi tersebut menargetkan mereka yang terlibat dalam keputusan tersebut, serta bank-bank yang membiayai militer Rusia dan operasi lainnya di wilayah tersebut.
Menurut pernyataan itu, sanksi juga akan menargetkan kekuatan negara dan pemerintah Rusia dalam akses modal, pasar keuangan, dan layanan Uni Eropa. Selain itu, Uni Eropa bermaksud untuk menindak dan memblokir impor dan ekspor dari dua wilayah yang memisahkan diri dengan tindakan serupa yang diambil setelah aneksasi Krimea terhadap Rusia pada tahun 2014.