London, Purna Warta – Pemerintah Inggris akan menginvestasikan dana sebesar 2 miliar dolar AS untuk membangun pabrik-pabrik senjata baru sebagai bagian dari inisiatif persenjataan ulang besar-besaran, demikian diumumkan Menteri Pertahanan John Healey menjelang peluncuran Strategic Defense Review yang dijadwalkan terbit pada hari Senin.
Rencana tersebut mencakup pembangunan setidaknya enam fasilitas baru untuk memproduksi amunisi dan bahan peledak, serta pengadaan lebih dari 7.000 senjata jarak jauh buatan dalam negeri, seperti drone dan rudal. Healey juga berkomitmen menaikkan anggaran pertahanan menjadi 3% dari PDB pada tahun 2034.
Baca Juga : Pemimpin Dunia Kecam Genosida yang Dilakukan Israel di Gaza
“Pelajaran pahit dari invasi ilegal [Presiden Rusia Vladimir] Putin ke Ukraina menunjukkan bahwa kekuatan militer hanya sekuat industri yang mendukungnya,” kata Healey pada Sabtu.
“Kami memperkuat basis industri Inggris untuk lebih mampu menghadapi musuh dan menjadikan Inggris aman di dalam negeri dan kuat di kancah global,” tambahnya.
Perang Ukraina Ungkap Kelemahan Produksi Senjata Barat
Perang di Ukraina telah mengungkap kelemahan serius dalam produksi senjata negara-negara Barat. Para pejabat militer senior Inggris telah memperingatkan selama berbulan-bulan soal menipisnya stok amunisi, menurut laporan BBC.
Meskipun komitmen pemerintah Inggris untuk berinvestasi dalam pabrik amunisi baru disambut positif, sejumlah politisi oposisi mengkritik waktu pelaksanaan kebijakan tersebut. Sekretaris Pertahanan Bayangan dari Partai Konservatif, James Cartlidge, menyatakan, “Kami menyambut baik investasi ini, tetapi kami belum tahu kapan pabrik-pabrik itu akan siap – padahal seharusnya pemesanan ini dilakukan sejak berbulan-bulan lalu.”
Inggris tetap menjadi salah satu pendukung paling setia Ukraina dalam perangnya melawan Rusia, terutama di saat negara-negara anggota NATO di Eropa meningkatkan komitmen militer mereka karena kekhawatiran bahwa dukungan AS bisa menurun di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.
Baca Juga : Bangladesh Mulai Sidang Terhadap Mantan PM Sheikh Hasina
Sementara itu, Moskow terus memperingatkan bahwa bantuan militer dari Barat hanya akan memperpanjang konflik tanpa mengubah hasil akhirnya. Pejabat Rusia juga menuduh mantan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson telah menekan Ukraina untuk meninggalkan perundingan damai pada awal 2022, tuduhan yang telah dibantah oleh Johnson, namun Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menyebut bantahan tersebut sebagai “kebohongan terang-terangan.”