New Delhi, Purna Warta – Sengketa Ayodhya yang berkepanjangan selama lebih dari satu abad adalah salah satu kasus yang paling rumit dan kembali ke identitas politik.

Baca Juga : 7.8 Juta Warga Sakit, Italia Mengalami Musim Flu Terparah

Orang Hindu meyakini bahwa Ayodhya, sebuah kota di bagian utaran Uttar Pradesh adalah tempat kelahiran salah satu dewa mereka, dewa Ram.

Muslim mengatakan bahwa mereka sudah beribadah disana selama beberapa generasi.

Pengadilan tinggi sekarang menetapkan bahwa situs sakral akan diberikan kepada orang Hindu untuk membuat kuil disana.

Hindu adalah agama mayoritas India dan di perkirakan sudah ada sejak 4.000 tahun yang lalu. Dinasti islam pertama di India pertama berdiri pada awal abad ke 13.

Persengkataan tentang apa?

Di tengah persengketaan adalah sebuah masjid dari abad ke 16 yang dihancurkan oleh gerombolan orang Hindu pada 1992 yang menimbulkan kerusuhan dan menewaskan 2.000 orang.

Baca Juga : Korut: Putin Bersedia Kunjungi Pyongyang dalam Waktu Dekat

Banyak orang Hindu meyakini bahwa masjid Babri sebetulnya dibangun diatas reruntuhan kuil Hindu yang dihancurkan oleh pendatang muslim.

Orang muslim mengatakan mereka beribadah di masjid tersebut sampai bulan Desember 1949 ketika sejumlah orang Hindu meletakkan patung dewa Raw di dalam masjid dan mulai menyembahnya.

Selama beberapa dekade setelahnya kedua kelompok aama berulang kali pergi ke pengadilan tinggi untuk menentukan siapa yang memegang kendali.

Apakah kasus sudah selesai?

Dalam masalah ini terdapat 3 kubu yang terkait. 2 kubu hindu dan kubu pengurusan wakaf islam yang mengurusi properti-properti islam di India.

Penggugat hindu adalah dari Hindu Masabha sebuah partai sayap kanan dan Nirmohi Akhara yang merupakan satu sekte kebiksuan hindu.

Baca Juga : Pejabat Rusia: Emoji Gay Harus Dilarang

Mereka menyampaikan gugatan sengketa ke pengadilan tinggi Allahabad pada 2002 satu dekade setelah penghancuran masjid.

Keputusan pengadilan dalam kasus ini pada 2010 menetapkan untuk membagi 2.77 hektar lahan sengketa menjadi 3 bagian yang sama rata.

Pengadilan menentukan bahwa situs tersebut harus dibagi, komunitas muslim mendapat kendali sepertiga darinya, komunitas hindu mendapatkan sepertiga lainnya dan Nirmohi Akhara mendapat sisanya. Kendali atas area sengketa utama yaitu tempat yang dulunya masjid itu diberikan kepada hindu.

Hakim juga membuat 3 observasi kunci.

Ditegaskan bahwa area sengketa adalah tempat lahir dewa Ram dan bahwa masjid dibangun diatas kuil hindu yang dihancurkan serta hal tersebut tidak dibangun sesuai undang-undang islam.

Pengadilan tinggi menunda aturan ini setelah kedua grup muslim dan hindu mengajukan banding menolaknya pada 2011.

Baca Juga : Jepang Telah Bergabung Klub Elite Pendaratan di Bulan

Ketetapan 9 November 2019 menyebutkan sebuah laporan dari ASI (Archaeological Surve of India) sebagai sebuah bukti bahwa sisa bangunan yang tidak bercorak islami berada dibawah reruntuhan masjid Babri.

Sebuah laporan anonim menyebutkan bahwa tanah sengketa harus diberikan kepada orang hindu untuk membangun kuil dewa Ram sedangkan kaum muslim akan diberikan tanah dimanapun untuk membangun masjid.

Laporan tersebut kemudian diteruskan kepada pemerintah federal untuk menetapkan seorang pengawas yang mengamati pembangunan kuil.

Akan tetapi, pengadilan menambahkan bahwa penghancuran masjid Babri adalah perbuatan melawan aturan.

Tim muslim penggugat megatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan banding menolak putusan.

Pada 1994  pengadilan tinggi yang mengatasi kasus terkait mengomentari bahwa konsep masjid bukanlah hal yang fundamental dalam islam. Ini boleh jadi memperkuat gugatan hindu untuk mengambil alih seluruh area sengketa.

Pada April 2018 pengacara senior Rajeev Dhavan mengajukan permohonan kepada pengadilan meminta supaya para hakim melakukan pertimbangan ulang.

Namun beberapa bulan kemudian pengadilan menolaknya.

Baca Juga : Polisi Bentrok dengan Kelompok yang Memprotes Pembakaran Al-Quran di Belanda

Apakah ketegangan antar agama di India sudah mulai tenang?

Semenjak partai nasionalis hindu BJP yang dipimpin Narendra Modi memegang kekuasaan pada 2014, India melihat perpecahan sosial dan agama yang mendalam.

Seruan untuk membangun kuil hindu di Ayodhya menjadi sangat kencang yang kebanyakan muncul dari anggota parlemen, para menteri dan pimpinan BJP semenjak mereka menjabat.

Larangan menjual dan menyembeliih sapi yang dianggap hewan suci bagi mayoritas hindu mengakibatkan timbulnya main hakim sendiri yang berujung pembunuhan yang kebanyakan adalah orang muslim yang membawa sapi.

Nasionalis hindu yang dibiarkan di beberapa daerah juga memberikan kontribusi terhadap ketegangan antar agama.

Baca Juga : Reorganisasi AI, Google Konfirmasi Pemecatan lebih dari 1.000 Karyawan Pekan Ini

Baru-baru ini menteri dalam negeri Amit Shah mengatakan akan mengeluarkan pendatang illegal – maksudnya muslim – dari negara melalui program pemerintah yang digunakan belum lama ini di timur laut wilayah Assam.