Canberra, Purna Warta – Australia tengah menghadapi tekanan internasional yang semakin meningkat untuk mendukung pengakuan atas negara Palestina. Tekanan ini muncul seiring dengan inisiatif baru yang dipimpin oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam rangka mendorong penyelesaian konflik di Timur Tengah.
Menjelang penyelenggaraan konferensi internasional yang didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York pada pertengahan Juni, Prancis secara aktif mengajak negara-negara Barat, termasuk Australia dan Inggris, untuk mendukung solusi dua negara: Israel dan Palestina hidup berdampingan sebagai dua negara berdaulat.
Baca Juga : 7 Tewas Akibat Dua Jembatan Meledak dan Ambruk di Rusia
Terdapat kemungkinan bahwa Prancis, sebagai salah satu penyelenggara konferensi bersama Arab Saudi, akan secara resmi mengakui negara Palestina pada momen tersebut. Langkah ini dimaksudkan untuk menghidupkan kembali proses perdamaian yang selama ini mengalami kebuntuan.
Presiden Macron menyatakan bahwa pengakuan terhadap Palestina merupakan “kewajiban moral” sekaligus “keharusan politik”. Ia juga mengingatkan bahwa jika krisis kemanusiaan di Gaza terus berlangsung tanpa tindakan tegas, maka tekanan terhadap Israel perlu ditingkatkan oleh negara-negara Eropa.
Saat ini, Prancis, Australia, Inggris, dan Amerika Serikat belum mengakui Palestina sebagai negara. Mereka berbeda sikap dengan mayoritas negara anggota PBB, yakni 147 dari 193 negara, yang telah lebih dahulu memberikan pengakuan resmi.
Dalam sebuah pernyataan di Singapura, Macron menyampaikan urgensi untuk mempertahankan peluang berdirinya negara Palestina. Ia menilai bahwa ada pihak-pihak yang berupaya menggagalkan hal tersebut, dan menyatakan bahwa yang diperjuangkan oleh Prancis adalah penyelesaian politik yang adil.
Kementerian Luar Negeri Prancis mengonfirmasi kepada The Guardian Australia bahwa pihaknya tengah menjalin kerja sama erat dengan mitra internasional, termasuk Australia, terkait empat agenda utama menjelang konferensi di New York pada 17–20 Juni. Agenda tersebut mencakup pengakuan atas negara Palestina, normalisasi hubungan dengan negara-negara di kawasan, reformasi Otoritas Palestina, serta pelucutan senjata kelompok perlawanan bersenjata Palestina.
Baca Juga : India Akui Kehilangan Jet Tempur dalam Bentrokan Udara Mei dengan Pakistan
Juru bicara kementerian tersebut menyebut bahwa Prancis berupaya menjadikan pengakuan Palestina sebagai bagian dari dinamika politik global yang lebih luas, dan menyatakan bahwa Australia memiliki kepedulian yang tinggi terhadap isu ini.
Pemerintah Australia, melalui juru bicara Menteri Luar Negeri Penny Wong, menyampaikan bahwa pihaknya tengah berkoordinasi secara aktif dengan negara penyelenggara dan mitra internasional menjelang konferensi tersebut.
Konferensi solusi dua negara tersebut dinilai memiliki peran penting dalam mendorong penyelesaian isu politik, ekonomi, dan keamanan yang diperlukan untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan antara Israel dan Palestina.
Pernyataan dari Kementerian Luar Negeri juga menegaskan kembali bahwa Australia tidak lagi menganggap pengakuan negara Palestina sebagai langkah yang harus menunggu akhir proses perdamaian, melainkan sebagai bagian dari upaya mempercepat solusi dua negara.
Guru Besar Hukum Internasional dari Australian National University, Profesor Don Rothwell, menyatakan bahwa konferensi ini merupakan pendekatan yang inovatif, yang mencerminkan pandangan baru dari Prancis dan sekutunya bahwa diperlukan strategi segar untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan ini.
Sikap pemerintah Australia juga disorot setelah Perdana Menteri Anthony Albanese melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah Israel, terutama terkait blokade terhadap pengiriman bantuan ke Gaza. Albanese menyebut tindakan tersebut sebagai “kebiadaban” dan menyoroti kondisi masyarakat Gaza yang menderita akibat kelaparan.
Baca Juga : Media Israel: Ketakutan Meningkat di Israel akibat Kecaman Global
Dalam beberapa waktu terakhir, Albanese telah melakukan pembicaraan langsung dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Di sisi lain, Menlu Penny Wong juga telah menjalin komunikasi dengan Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Bayangan dari Partai Oposisi, Michaelia Cash, menegaskan bahwa pihaknya tetap mendukung terbentuknya negara Palestina. Namun, ia menekankan bahwa pengakuan tersebut harus menjadi hasil dari proses damai, dan tidak dapat dilakukan selama kelompok Hamas masih menguasai wilayah Gaza. Menurutnya, langkah pengakuan dalam kondisi tersebut justru akan “menghadiahi terorisme”.