Islamabad, Purna Warta – Pengadilan tinggi Pakistan berharap untuk menyelesaikan sidang tentang Perdana Menteri Imran Khan dari upaya oposisi untuk penggulingan dirinya.
Ketua Hakim Umar Ata Bandial diperkirakan akan mengumumkan putusan itu pada hari Kamis (7/4).
Para kritikus PM Pakistan, Imran Khan, mengatakan langkah itu tidak konstitusional dan telah menyebabkan kekacauan politik di negara bersenjata nuklir itu.
Baca Juga : 90 Hari Menuju Pemilu Pasca Pembubaran Parlemen Pakistan
Mantan bintang kriket Imran Khan kehilangan mayoritas parlemennya pekan lalu dan hampir digulingkan dari jabatannya oleh mosi tidak percaya yang diajukan oleh oposisi pada Minggu.
Namun wakil ketua parlemen, seorang anggota partai Khan, menolak mosi tersebut, dengan menganggapnya sebagai bagian dari konspirasi asing dan inkonstitusional. Khan kemudian membubarkan parlemen.
Kebuntuan itu telah melemparkan negara berpenduduk 220 juta orang itu, yang diperintah oleh militer untuk waktu yang lama sejak kemerdekaan pada 1947, ke dalam krisis konstitusional besar-besaran.
Baca Juga : Pasukan Keamanan Lancarkan Kejahatan Perang terhadap Masyarakat Tigray di Ethiopia
Tantangan Hukum
Pihak oposisi telah menantang keputusan untuk memblokir pemungutan suara di Mahkamah Agung, yang mulai mempertimbangkan kasus tersebut pada hari Senin.
Bandial mengatakan pada hari Rabu bahwa dia ingin menyelesaikan persidangan.
“Mari kita mulai lebih awal mulai besok untuk menyelesaikan kasus ini,” katanya di akhir sesi di mana pengacara pembela menawarkan pembenaran atas tindakan Khan.
Baca Juga : Biden: Penjualan F-16 ke Turki Sejalan dengan Kepentingan AS & NATO
Pendukung Khan berpendapat bahwa tawaran oposisi untuk menggulingkannya dengan dukungan asing sangatlah tidak konstitusional. Para pemimpin oposisi telah menolak itu.
Pengadilan dapat memerintahkan parlemen untuk dibentuk kembali, menyerukan pemilihan baru atau melarang Khan dari kekuasaan jika dia terbukti melanggar konstitusi.
Ia juga dapat memutuskan bahwa ia tidak dapat mengintervensi urusan parlemen.
Militer telah turun tangan untuk menggulingkan pemerintah sipil dan memerintah negara itu tiga kali dengan alasan perlunya memulihkan ketertiban. Ia membantah terlibat dalam krisis saat ini.
Baca Juga : Bobol Pesan Rahasia Ramallah ke Tel Aviv, Ini Pengkhianatan Baru Mahmoud Abbas