Islamabad, Purna Warta – Mahkamah Agung Pakistan telah memutuskan bahwa langkah Wakil Ketua untuk memblokir mosi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Imran Khan adalah tidak konstitusional.
Pengadilan tinggi pada hari Kamis (7/4) menyatakan langkah Khan untuk membubarkan Parlemen dan menyebut pemilihan awal adalah ilegal dan memerintahkan untuk pemulihan majelis rendah.
Baca Juga : Pengadilan Tinggi Pakistan Disinyalir Dapat Hentikan Penggulingan Imran Khan
Keputusan itu diambil setelah empat hari sidang oleh Mahkamah Agung atas sebuah krisis politik besar di Pakistan ini.
Imran Khan sekarang akan menghadapi mosi tidak percaya oleh anggota parlemen, suara yang dia sedang coba hindari. Majelis kemungkinan akan bersidang untuk memberikan suara pada hari Sabtu.
Setelah pengadilan mengumumkan keputusannya, Imran Khan mengatakan dia akan terus berjuang saat dia menghadapi pemungutan suara untuk menggulingkannya, dan akan berpidato di depan negara pada hari Jumat.
“Saya selalu & akan terus berjuang untuk Pakistan sampai kesempatan terakhir,” katanya di Twitter, seraya menambahkan bahwa dia telah mengadakan rapat kabinetnya pada hari Jumat.
Baca Juga : 90 Hari Menuju Pemilu Pasca Pembubaran Parlemen Pakistan
I have called a cabinet mtg tomorrow as well as our parl party mtg; & tomorrow evening I will address the nation. My message to our nation is I have always & will continue to fight for Pak till the last ball.
— Imran Khan (@ImranKhanPTI) April 7, 2022
Sementara itu, pemimpin oposisi Pakistan Shehbaz Sharif pada hari Kamis mengatakan sekutunya telah mencalonkannya sebagai perdana menteri berikutnya jika mereka dapat memilih Khan pada hari Sabtu.
Kekacauan Politik
Wakil ketua majelis menolak untuk mengizinkan mosi tidak percaya terhadap Imran Khan pada akhir pekan.
Langkah itu memungkinkan Imran Khan untuk mendapatkan kursi kepresidenan untuk membubarkan parlemen dan memerintahkan pemilihan, yang harus diadakan dalam waktu 90 hari. Seandainya pemungutan suara dilakukan, Imran Khan dipastikan telah dicopot dari jabatannya.
Baca Juga : Banjir Landa Kamp Pertambangan di Kolombia, 10 Tewas
Pakistan telah didera krisis politik selama 75 tahun sejak berdirinya, dan tidak ada perdana menteri yang pernah menjalani masa jabatan penuh.
Khan mengatakan kekuatan Barat menginginkan agar dia disingkirkan karena dia tidak akan mendukung kubu barat melawan Rusia dan China. Masalah ini pasti akan menjadi pemicu dan topik utama dalam pemilihan umum yang akan datang. Washington telah membantah adanya campur tangan.
Pengadilan tinggi Pakistan atau militernya yang kuat kerap secara konsisten turun tangan setiap kali kekacauan melanda pemerintah yang terpilih secara demokratis di Pakistan.
Militer tetap diam atas krisis terakhir meskipun panglima militer Jenderal Qamar Javed Bajwa mengatakan pada pertemuan puncak keamanan di Islamabad akhir pekan lalu bahwa Pakistan menginginkan hubungan baik dengan China, investor utama, dan juga dengan Amerika Serikat, pasar ekspor terbesar negara itu.
Baca Juga : Quincy Institute Bongkar Hujan Uang Saudi untuk Lobi di AS
Kekacauan politik terbaru telah meluas ke provinsi terbesar di negara itu Punjab, di mana 60 persen dari 220 juta orang Pakistan tinggal dan di mana sekutu Khan untuk kepala menteri provinsi ditolak jabatannya pada hari Rabu, setelah oposisi politiknya memilih kandidat mereka sendiri.