Seoul, Purna Warta – Desakan agar Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol mundur semakin menguat setelah ia memberlakukan hukum darurat militer yang kontroversial pada Selasa malam, lalu membatalkannya hanya dalam waktu enam jam.
Keputusan ini memicu krisis politik besar, dengan parlemen bersiap memakzulkan Yoon secepatnya pada Jumat.
Baca Juga : Presiden Gagal Berlakukan Darurat Militer, Kabinet Korea Selatan Mengundurkan Diri
Para analis menyebut langkah Yoon sebagai “bunuh diri politik,” yang hampir pasti mengakhiri karier politiknya dan menjadi pukulan besar bagi kubu konservatif tradisional di Korea Selatan.
Namun, pertanyaan yang lebih menarik adalah bagaimana Yoon akan diperlakukan setelah ini, mengingat beberapa presiden sebelumnya telah dijatuhi hukuman penjara atas pelanggaran yang lebih ringan.
Mosi pemakzulan yang diajukan oleh partai oposisi utama, Partai Demokrat, bersama lima partai kecil lainnya, membutuhkan dukungan dua pertiga anggota parlemen untuk disahkan, sebelum akhirnya diperiksa oleh setidaknya enam hakim Mahkamah Konstitusi.
Sejumlah penasihat senior dan sekretaris Yoon telah mengajukan pengunduran diri secara kolektif, diikuti oleh Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun, yang dalam pernyataannya mengatakan, “Saya sangat menyesal dan bertanggung jawab penuh atas semua hal terkait hukum darurat militer ini.”
Baca Juga : Iran Pantau Perkembangan Terkini di Korea Selatan
Pada Rabu, ribuan warga Korea Selatan turun ke jalan di Seoul, menuntut pengunduran diri Yoon. Hukum darurat militer yang ia berlakukan merupakan tindakan pertama dari seorang pemimpin Korea Selatan sejak tahun 1980.