Taiwan, Purna Warta – Latihan militer Cina yang belum pernah terjadi sebelumnya dimulai pada hari Kamis (4/8) sehari setelah Pelosi meninggalkan Taipei, dan menampilkan jet tempur siluman J-20 dan uji tembak rudal konvensional, menurut Global Times.
Beberapa dari enam wilayah, dimana Beijing mengatakan bahwa latihan akan diadakan berada di dalam perairan teritorial yang dideklarasikan sendiri oleh Taipei.
Baca Juga : Rekor Polisi AS Telah Membunuh Lebih Dari 700 Orang Pada Tahun 2022
Pelosi tiba pada hari Selasa dan bertemu dengan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen. Dia berpidato di parlemen pulau itu pada hari Rabu sebelum berpartisipasi dalam pertemuan publik dan pribadi dengan presiden.
Beijing telah mengeluarkan peringatan keras terhadap kunjungan tersebut.
Dalam pernyataan selanjutnya, Pelosi mengatakan Cina tidak dapat mencegah para pemimpin dunia melakukan perjalanan ke Taipei “untuk menghormati demokrasi yang berkembang.”
Taipei menyebut latihan yang dilakukan oleh Cina daratan sebagai “pelanggaran hukum internasional.” Mayor Jenderal Chang Zone-sung dari Komando Pertahanan Kinmen militer mengatakan kepada kantor berita bahwa drone Cina datang berpasangan dan terbang ke Kepulauan Kinmen, wilayah Taiwan yang diklaim sendiri di lepas pantai tenggara Cina, sebanyak dua kali pada Rabu malam.
“Kami segera menembakkan suar untuk mengeluarkan peringatan dan mengusir mereka. Setelah itu, mereka berbalik. Mereka datang ke area terlarang kami dan itulah sebabnya kami membubarkan mereka,” katanya.
Baca Juga : Hizbullah: Israel Tidak Akan Bisa Tidur Sekejap Pun
Cina pada hari Rabu juga memperluas penangguhan perdagangannya di Cina Taipei untuk memasukkan produk pertanian tambahan, menyusul larangan awal pekan ini pada impor dari lebih dari 100 perusahaan makanan Taiwan. Cina adalah mitra dagang terbesar Taipei.
Di bawah kebijakan “Satu Cina”, hampir semua negara di seluruh dunia mengakui kedaulatan Beijing atas Taipei, termasuk AS, yang tetap mendukung sikap anti-Cina dan memasok persenjataan dalam jumlah besar.
Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari Rabu menegaskan kembali dukungannya untuk prinsip satu-Cina dan mencatat bahwa hal itu sesuai dengan Resolusi Majelis Umum PBB (UNGA) 2758 tahun 1971.