Srinagar, Purna Warta – Pasukan pendudukan di Kashmir telah menembak mati enam orang dan kehilangan satu tentara dalam serangkaian serangan di tengah seruan para pemimpin lokal kepada masyarakat internasional untuk menghentikan India mengubah karakter demografis wilayah mayoritas Muslim.
Menurut pejabat India, satu baku tembak terjadi di distrik Kulgam dan yang lainnya di distrik Anantnag, yang keduanya di Kashmir selatan, selama operasi penjagaan dan pencarian.
Sebuah pernyataan polisi yang dikeluarkan Kamis mengatakan satu dari empat personel pasukan pemerintah yang terluka dalam bentrokan itu meninggal karena luka tembak di sebuah rumah sakit.
Baca Juga : Wanita ‘Pewaris’ Kekaisaran Mughal Layangkan Klaim Benteng Merah New Delhi
Kelompok-kelompok separatis telah memerangi pasukan India selama lebih dari 30 tahun, menuntut kebebasan bagi kawasan itu atau penggabungannya dengan negara tetangga Pakistan, yang juga menguasai sebagian kawasan itu.
Para pejabat mengatakan sedikitnya 380 pemberontak, hampir 100 warga sipil, dan lebih dari 80 personel pasukan keamanan telah tewas di wilayah itu sejak Agustus 2019 ketika New Delhi mencabut otonomi wilayah yang disengketakan yang menambah kemarahan penduduk setempat dan menggalang dukungan untuk penentuan nasib sendiri.
Tahun ini, jumlah korban tewas adalah 264, dibandingkan dengan 321 pada tahun 2020, menurut Portal Terorisme Asia Selatan.
Pembunuhan hari Kamis terjadi di tengah kritik dari Jammu dan Kashmir Hurriyat Party dan kelompok oposisi lainnya atas langkah India baru-baru ini untuk mengizinkan non-Kashmir membeli tanah, dengan mengatakan New Delhi telah menjual Jammu dan Kashmir.
Baca Juga : Mohammed Bin Salman Bayar Mahal Demi Memulangkan Donald Trump
Dalam sebuah pernyataan awal pekan ini, Konferensi Hurriyat Semua Pihak Kashmir – dipimpin oleh Mirwaiz Umar Farooq yang dipenjara – mengatakan telah sangat mengimbau masyarakat internasional untuk menyadari perubahan demografi sistemik yang diterapkan pada mayoritas Muslim Jammu & Kashmir, dengan menempatkan orang luar termasuk melalui kebijakan baru penjualan tanah dan sumber daya alam kepada mereka.
APHC mengatakan bahwa pemerintah India ingin mengubah karakter demografis mayoritas Muslim J&K dan melemahkan penduduknya. Dikatakan langkah-langkah itu ditujukan untuk menggagalkan penyelesaian akhir dari perselisihan politik internasional Kashmir yang sudah berlangsung lama sesuai dengan keinginan dan aspirasi rakyatnya seperti yang dijanjikan oleh komunitas internasional, berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional.
India memiliki sekitar 500.000 tentara yang dikerahkan di negara bagian Jammu dan Kashmir yang diduduki.
Baca Juga : Pertemuan Menlu Saudi dengan Sekutu Israel-nya